Bandung Barat- Informannews
Ditengah polemik perhatian publik terhadap pengadaan iPad untuk anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), mantan anggota DPRD KBB dua periode, Sundaya, akhirnya angkat bicara. Politikus sekaligus aktivis yang pernah berkiprah di Partai Gerindra mewakili Dapil 2 KBB itu menyatakan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan pembelian iPad, selama hal itu memang ditujukan untuk mendukung kinerja legislatif.
Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan pengurangan signifikan dalam pengadaan kertas yang selama ini dinilai boros dan tidak efisien.
Menurut Sundaya, era digitalisasi saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memangkas penggunaan kertas secara besar-besaran di lingkungan pemerintahan, termasuk di DPRD dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah .
“Saya tidak masalah kalau iPad dibeli untuk menunjang kinerja dewan, asal jangan lagi ada pengadaan kertas yang berlebihan. Kalau iPad dibeli, lalu soft copy dokumen disebar ke dewan dan dipelajari lewat perangkat itu, kan justru lebih hemat. Tapi kalau iPad dibeli tapi kertas tetap diborong, itu namanya pemborosan, “ucap nya.
Saat ditemui awak media usai menghadiri acara reses Dr. Dadang M Naser Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Partai Golkar yang dilaksanakan di Napak Sancang Desa Mekarmukti. Kecamatan Cihampelas. Kabupaten Bandung Barat Kamis,(12/06/2025).
Sundaya mengungkapkan bahwa selama ia menjabat sebagai anggota DPRD KBB dari 2014 hingga 2024, dirinya sempat mengkritisi pengadaan alat tulis kantor (ATK), khususnya kertas, yang nilainya sangat fantastis.
“Saya pernah heran waktu masih menjabat, dalam satu tahun pengadaan kertas di lingkungan Pemda KBB bisa sampai Rp30 miliar. Itu luar biasa boros. Padahal kalau sudah ada perangkat digital seperti iPad, mestinya tidak perlu lagi cetak dokumen setebal RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dalam bentuk hard copy,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa upaya digitalisasi di DPRD KBB harus diikuti oleh seluruh OPD. Artinya, pada saat pembahasan anggaran maupun rapat komisi, setiap OPD sebaiknya tidak lagi menyerahkan dokumen fisik, melainkan cukup mengirimkan versi digitalnya.
“Coba cek nanti DPA Sekwan, apakah pembelian kertas masih tinggi. Juga jangan hanya di Sekwan, tapi di semua OPD. Kalau sudah digital, OPD juga harus menyesuaikan, jangan tetap kirim hard copy ke dewan. Kalau iPad dipakai optimal, itu akan membantu efisiensi,” katanya.
Sundaya juga menegaskan bahwa langkah efisiensi ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat maupun provinsi yang mendorong penghematan anggaran di seluruh sektor birokrasi.
“Efisiensi ini kan bagian dari instruksi pemerintah pusat juga. Jadi kalau kita serius ingin meningkatkan kinerja dan hemat anggaran, ya mulai saja dari yang paling sederhana: kurangi kertas, maksimalkan digitalisasi,” tegasnya.
Pernyataan Sundaya tersebut menjadi catatan penting dalam dinamika kebijakan pengadaan barang di DPRD KBB. Ia berharap agar pengadaan iPad bukan sekadar formalitas atau ajang pemborosan baru, tetapi benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pekerjaan legislatif yang lebih efektip dan modern.
Tim Liputan IN