BANDUNG BARAT, INFORMAN NEWS
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Pungli dan Korupsi Nasional , Eddy Hunter, menyatakan tengah melakukan investigasi mendalam terkait dugaan raibnya anggaran pembebasan lahan untuk proyek Fly Over Cimareme.
Kasus ini mencuat setelah ditemukan indikasi adanya dana sebesar Rp3 miliar lebih yang bersumber dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2016 dan 2018, yang diduga “diamankan” oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Dugaan Anggaran yang Menguap
Menurut Eddy Hunter, pihaknya telah mengantongi sejumlah bukti awal terkait aliran dana pembebasan lahan tersebut. Ia mensinyalir ada ketidaksinkronan antara realisasi anggaran di lapangan dengan laporan pertanggungjawaban.
“Kami sedang terus melakukan investigasi terkait anggaran Pemprov Jabar untuk pembebasan lahan fly over Cimareme. Diduga ada dana Rp3 miliar lebih dari tahun anggaran 2016 dan 2018 yang raib. Setelah semua data terkumpul lengkap, kami akan segera melaporkan temuan ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar untuk pengusutan lebih jauh,” tegas Eddy Hunter kepada awak media.
Sentil Kinerja Bagian Aset Pemda KBB
Selain persoalan anggaran pembebasan, Eddy juga menyoroti sikap abai dari Bagian Aset Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Ia menilai Pemda KBB terkesan “santai” dan melakukan pembiaran terhadap aset yang seharusnya sudah menjadi milik negara.
Ada beberapa poin krusial yang dipertanyakan oleh Amankan:
- Status Sewa Lahan: Lahan yang diklaim telah dibeli oleh Pemda KBB diduga masih dikontrakkan kepada pihak lain.
- Aliran Dana Kontrak: Eddy mempertanyakan ke mana larinya uang hasil kontrakan lahan tersebut jika lahan itu sudah resmi milik pemerintah.
- Ketiadaan Papan Nama (Plang): Hingga saat ini, di lokasi lahan dan rumah yang sudah dibebaskan tidak terpasang plang informasi bahwa tanah tersebut adalah milik Pemda KBB.
“Ini sangat aneh. Kenapa lahan yang sudah dibeli negara masih dikontrakkan? Kemana uangnya? Dan kenapa tidak dipasang plang kepemilikan? Ini harus diungkap secara transparan,” tambah Eddy Hunter dengan nada geram.
Menuju Laporan Hukum
Investigasi yang dilakukan oleh Aliansi Amankan bertujuan untuk menyelamatkan aset negara dan memastikan uang rakyat digunakan sesuai peruntukannya. Eddy Hunter memperingatkan bahwa siapa pun oknum yang terlibat dalam dugaan “pengamanan” dana miliaran rupiah ini harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.
Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Kejati Jabar setelah laporan resmi masuk, serta menuntut klarifikasi dari Bagian Aset Pemda KBB terkait carut-marutnya pengelolaan lahan di kawasan strategis Cimareme tersebut.
( Tim)