Bandung Barat- informannnes.com|| Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang dirangkai dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Antikorupsi.
Kegiatan yang diinisiasi Inspektorat Daerah ini menjadi langkah tegas pemerintahan baru untuk membangun tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Acara tersebut dihadiri Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati Asep Ismail, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat Ikhwan Mulyawan, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah II, pimpinan DPRD, para kepala perangkat Daerah, Camat, serta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun anggaran 2025.
Bupati Jeje menegaskan bahwa momentum ini bukan sekadar rapat koordinasi biasa, melainkan peneguhan sikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran integritas.
“Korupsi itu seperti rayap. Ia tidak langsung terlihat, tapi sedikit demi sedikit menggerogoti dari dalam. Ketika disadari, kerusakan sudah parah, bukan hanya pada bangunan fisik, tapi juga pada kepercayaan rakyat, masa depan generasi, dan marwah pemerintahan,” ujar Jeje Ritchie Ismail di Ballroom Hotel Novena Lembang pada Selasa (12/8/2025).
Menurut Jeje, dokumen Komitmen Bersama Anti korupsi yang akan ditandatangani memuat 10 poin strategis, mulai dari pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penolakan gratifikasi, transparansi kerja, pengendalian risiko berbasis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), hingga perlindungan terhadap pelapor pelanggaran (whistleblower).
“Integritas tidak cukup diucapkan, tapi harus dibangun dan dijaga bersama. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi bersama DPRD, perangkat daerah, BPKP, KPK, dan seluruh pemangku kepentingan, kita bisa menciptakan Bandung Barat yang bebas korupsi dan menjunjung tinggi amanah rakyat,” tambahnya.
PIC Jawa Barat KPK Wilayah II, yang hadir mendampingi jalannya acara, memberikan arahan teknis dan apresiasi atas inisiatif Pemkab Bandung Barat dalam memulai pemerintahan baru dengan komitmen kuat terhadap integritas.
Sementara itu, BPKP Jawa Barat menekankan pentingnya penguatan SPIP agar capaian minimal tetap berada di level 3 sebagai indikator tata kelola yang baik.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi bagi siapapun yang melanggar integritas, baik dari internal pemerintahan maupun pihak luar yang mencoba mengintervensi kebijakan.
“Lima tahun ke depan, visi Bandung Barat AMANAH akan menjadi pondasi. Amanah berarti agamis, maju, adaptif, nyaman, aspiratif, dan harmonis. Semua ini mustahil tercapai jika masih ada celah korupsi,” tegas Jeje.
Acara ditutup dengan prosesi penandatanganan dokumen komitmen bersama antikorupsi oleh seluruh pimpinan daerah dan perwakilan lembaga pengawas.
Penandatanganan ini menjadi simbol kesungguhan Pemkab Bandung Barat untuk memulai babak baru pemerintahan yang bersih, dipercaya rakyat, dan bermartabat.
Isak