Bandung Barat- InformanNews.com|| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi, menyoroti penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Talkshow Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026, yang digelar di Aula Kecamatan Cililin. Acara evaluasi ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, organisasi masyarakat, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Sandi Supyandi menyampaikan bahwa pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan dan penggunaan anggaran daerah 2026 merupakan mandat konstitusional yang harus dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan sangat penting agar kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Pengawasan menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan dan anggaran benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” kata Sandi, menggaris bawahi perlunya keterlibatan semua pihak dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan sinergis antara legislatif dan eksekutif.
Dalam forum tersebut, sejumlah narasumber juga menyoroti beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk keterbatasan sinkronisasi antara lembaga legislatif dan eksekutif, sekaligus perlunya pelibatan masyarakat lebih aktif dalam pengawasan pembangunan daerah.
Sebagai Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, Sandi Supyandi juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas birokrasi dalam pemanfaatan anggaran, termasuk penyegaran birokrasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. ( Isak )