Kota Bekasi – InformanNews|| Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menggelar aksi kritik terhadap kondisi pembangunan Kota Bekasi bertepatan dengan peringatan HUT ke-29 Kota Bekasi.
Aksi yang bertajuk Agitasi HUT Kota Bekasi ke-29 Tahun tersebut menyoroti berbagai persoalan mendasar di Kota Bekasi, mulai dari banjir, pengawasan kebijakan publik, hingga penegakan hukum.
Orator Utama Ubhara jaya, Rafi,menyatakan bahwa Kota Bekasi sebagai salah satu kota penyangga DKI Jakarta menghadapi tantangan besar akibat pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.
Menurutnya, peringatan hari jadi kota seharusnya menjadi momentum refleksi bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi capaian pembangunan.
“Faktanya, masih banyak persoalan yang dirasakan masyarakat, salah satunya banjir yang terus terjadi setiap musim hujan,” ujarnya.
Pemerintah Kota Bekasi telah membangun sejumlah polder air sebagai upaya pengendalian banjir. Namun mahasiswa menilai program tersebut belum sepenuhnya efektif karena genangan air masih terjadi di beberapa wilayah.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti kinerja DPRD Kota Bekasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Namun masyarakat masih menilai pengawasan terhadap kebijakan pemerintah kota belum berjalan optimal.
Di sisi lain, mahasiswa juga menekankan pentingnya penguatan penegakan hukum di Kota Bekasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah, DPRD, dan aparat kepolisian untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, transparansi kebijakan, serta memperkuat pemberantasan kriminalitas di Kota Bekasi.
Mahasiswa berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kebijakan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
( Rosyadi Red )