JAKARTA — InformanNews | Pertemuan diskusi antara Pemerintah Kabupaten Kuningan, kelompok masyarakat penolak geothermal, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkap satu hal penting: Gunung Ciremai memang masuk dalam salah satu wilayah gunung yang direncanakan untuk dilelangkan dalam pengembangan panas bumi. Namun, pihak ESDM menyampaikan bahwa prosesnya belum dilakukan secara mendalam dan hingga saat ini belum ada pemenang lelang.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius bagi masyarakat yang selama ini konsisten menyuarakan penolakan terhadap rencana pengembangan geothermal di kawasan Gunung Ciremai. Sebab, bagi rakyat Kuningan, persoalan ini bukan semata-mata tentang tahapan administrasi, proses pelelangan, atau potensi energi, melainkan menyangkut masa depan ruang hidup, keberlanjutan lingkungan, sumber air, pertanian, serta keselamatan generasi mendatang.
Dalam forum tersebut, Ismah Winartono yang hadir mewakili Serikat Rakyat Ciremai mempertanyakan secara langsung peran ESDM dalam menjaga demokrasi di Kabupaten Kuningan, khususnya ketika terdapat penolakan masyarakat terhadap rencana pengembangan geothermal.
Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak ESDM memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kuningan akan dilibatkan dalam proses selanjutnya.
Namun, bagi Serikat Rakyat Ciremai, pelibatan pemerintah daerah tidak boleh berhenti sebagai formalitas administratif. Demokrasi harus menempatkan suara rakyat sebagai bagian penting dalam pengambilan keputusan, terlebih ketika kebijakan yang dibahas berpotensi memengaruhi ruang hidup masyarakat secara luas.
“Kami datang ke Jakarta bukan untuk berdiskusi tentang bagaimana mempertaruhkan ruang hidup rakyat dengan dalih kebutuhan energi. Kami datang untuk menyampaikan sikap: kami menolak geothermal di Gunung Ciremai,” demikian sikap yang ditegaskan Serikat Rakyat Ciremai dalam forum tersebut.
Serikat Rakyat Ciremai menilai bahwa pembicaraan mengenai ketahanan energi tidak boleh menutup ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan risiko ekologis, keadilan lingkungan, serta dampak jangka panjang terhadap kehidupan warga. Pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar energi yang dapat dihasilkan, tetapi juga dari apa yang harus dikorbankan dan siapa yang akan menanggung risikonya.
Bagi masyarakat Kuningan, Gunung Ciremai bukan sekadar bentang alam yang menyimpan potensi sumber daya energi. Ciremai adalah penyangga kehidupan, sumber penghidupan petani, bagian dari keseimbangan ekosistem, sekaligus warisan yang harus dijaga untuk anak cucu. Nilainya tidak dapat disederhanakan menjadi angka potensi energi ataupun objek dalam rencana pelelangan.
Fakta bahwa belum ada pemenang lelang tidak lantas menghapus kegelisahan masyarakat. Justru, situasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mendengarkan penolakan warga secara sungguh-sungguh sebelum kebijakan melangkah lebih jauh. Jangan sampai masyarakat baru diminta menerima keputusan ketika ruang untuk menyampaikan keberatan semakin sempit.
Serikat Rakyat Ciremai juga menegaskan bahwa penolakan ini bukan berarti masyarakat mengabaikan kebutuhan energi. Yang dipersoalkan adalah arah pembangunan yang berpotensi mempertaruhkan keberlanjutan lingkungan dan ruang hidup rakyat. Transisi energi semestinya berjalan beriringan dengan keadilan ekologis, perlindungan masyarakat, serta penghormatan terhadap aspirasi warga di wilayah yang terdampak.
Menjaga Ciremai, Menjaga Kehidupan
Pertemuan di ESDM harus menjadi pengingat bahwa masa depan Gunung Ciremai tidak semestinya ditentukan hanya melalui pembahasan antarlembaga. Masyarakat yang hidup di sekitarnya memiliki hak untuk didengar, dilibatkan secara bermakna, dan menyampaikan sikap tanpa kehilangan ruang demokrasi.
Serikat Rakyat Ciremai mengajak seluruh elemen masyarakat Kuningan, petani, pemuda, mahasiswa, komunitas lingkungan, serta seluruh warga yang peduli terhadap masa depan daerahnya untuk terus menjaga ruang kehidupan bersama.
Jangan sampai kita terlalu sibuk membicarakan energi, tetapi lupa menjaga sumber kehidupan yang membuat kita tetap hidup. Jangan sampai atas nama pembangunan, air yang kita minum, tanah yang kita garap, hutan yang kita jaga, dan masa depan anak cucu justru menjadi taruhan.
Ciremai bukan hanya milik hari ini. Ia adalah titipan bagi generasi yang akan datang. Karena itu, menjaga Ciremai bukan semata-mata tentang menolak sebuah proyek, melainkan tentang mempertahankan hak masyarakat atas lingkungan yang lestari, ruang hidup yang aman, dan masa depan yang tidak dikorbankan oleh keputusan yang tidak berpihak kepada rakyat.
Sebab, energi dapat dicari dari berbagai sumber, tetapi ketika ruang kehidupan rusak, dampaknya dapat diwariskan jauh lebih lama daripada masa berlangsungnya sebuah proyek.
(Ahmad Sastra)
