BANDUNG BARAT — INFORMANNEWS||
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terus memperkuat lini terdepan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Melalui peningkatan kapasitas kader dan pencairan bantuan operasional, Kecamatan Batujajar ditargetkan menjadi wilayah bebas stunting.
Semangat itu ditegaskan dalam Bimbingan Teknis Kader Posyandu se-Kecamatan Batujajar yang digelar di Aula SMK Cendekia Batujajar, Rabu, 8 Juli 2026. Kegiatan ini dirangkaikan dengan penyerahan bantuan operasional bagi Tim Pembina Posyandu Desa dan 118 Posyandu se-Kecamatan Batujajar Tahun Anggaran 2026.
Mengusung jargon “Bandung Barat Bebas Stunting, Mulai dari Posyandu yang Terdepan”, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan mutu pelayanan posyandu di Batujajar.
Posyandu Naik Kelas, Jadi Pilar Integrasi Layanan Primer
Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Batujajar, Marlina Sari Utami, menegaskan bahwa peran kader Posyandu kini telah berubah. Posyandu tidak lagi sebatas tempat menimbang berat badan balita setiap bulan.
“Posyandu kini telah bertransformasi menjadi bagian dari Integrasi Layanan Primer (ILP). Kami menargetkan Batujajar menjadi kecamatan bebas stunting,” ujar Marlina.
Ia meminta seluruh kader mengasah kemampuan teknis dan komunikasi. Kader dituntut mampu melakukan pengukuran balita secara tepat, memberikan edukasi kesehatan yang efektif, serta menjadi tempat konsultasi yang dipercaya masyarakat.
Camat Batujajar, Andi M. Hikmat, juga mengapresiasi dedikasi para kader. Menurutnya, peran kader kini sangat strategis, termasuk dalam menyukseskan program nasional.
“Kader di lapangan turut membantu pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar ibu hamil dan balita. Kami berharap seluruh program dari Pemkab Bandung Barat dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat melalui perantara para kader,” tutur Andi.
Komitmen Anggaran Rp3 Miliar di Tengah Efisiensi
Acara dibuka oleh Wakil Ketua II Tim Pembina Posyandu KBB, Eni Ade Dzakir. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bandung Barat, Dudi Supriadi, menyoroti keberpihakan anggaran pemerintah terhadap layanan kesehatan dasar.
Dudi mengakui efisiensi anggaran di tingkat kabupaten berdampak pada penurunan Alokasi Dana Desa (ADD). Namun ia memastikan Posyandu tetap menjadi prioritas.
“Meskipun ada efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tetap berkomitmen mengalokasikan bantuan operasional Posyandu dengan total sekitar Rp3 miliar,” jelas Dudi.
Ia juga menginstruksikan kepala desa di Batujajar untuk tetap memberikan perhatian penuh kepada Posyandu, baik melalui regulasi tingkat desa maupun dukungan anggaran yang proporsional.
Menuju Pelayanan Berbasis 6 SPM
Transformasi di Batujajar diarahkan agar Posyandu naik kelas. Dari yang semula hanya melayani kesehatan dasar, kini diproyeksikan menjadi pusat pelayanan masyarakat berbasis 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Penguatan kapasitas kader dan penyaluran bantuan operasional ini menjadi strategi Pemkab untuk mendongkrak kualitas pelayanan dan mempercepat target zero stunting.
Keberhasilan target besar ini, kata Dudi, tidak bisa bertumpu pada satu pihak. Diperlukan kolaborasi kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan kesadaran masyarakat.
(Isak)
