BANDUNG BARAT – INFORMANNEWS
Memperingati Hari Lahir Pancasila, 1 Juni, semangat kebangsaan dan nilai luhur ideologi negara kembali digaungkan sebagai fondasi pembangunan daerah. Di Kabupaten Bandung Barat, refleksi ini tidak berhenti di upacara seremonial, tapi diterjemahkan jadi komitmen nyata: tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat.
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Anti Pungli dan Korupsi Nasional, Eddy Hunter, jadi salah satu tokoh yang konsisten menyuarakan internalisasi nilai Pancasila di birokrasi. Baginya, Pancasila bukan sekadar hafalan butir sila, melainkan “kompas moral” yang harus menuntun setiap keputusan strategis, dari perencanaan anggaran sampai eksekusi program di lapangan.
Dari Teori ke Praktik Nyata
Eddy menilai tantangan terbesar saat ini bukan kurang paham teks Pancasila, tapi jarak antara nilai yang diyakini dengan perilaku penyelenggara negara sehari-hari.
“Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat tidak boleh lepas dari ruh Pancasila. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengajarkan integritas dan amanah. Kalau pejabat takut Tuhan, dia tidak akan berani korupsi. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menuntut kita melayani warga tanpa diskriminasi, baik di kota maupun pelosok desa,” tegas Eddy menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila.
Bagi Eddy, implementasi Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, adalah tolok ukur keberhasilan. Infrastruktur megah tidak akan berarti jika kesenjangan ekonomi masih lebar dan akses pendidikan serta kesehatan sulit dijangkau masyarakat kecil.
Integritas adalah Wujud Cinta Tanah Air
Menyoroti maraknya dugaan penyimpangan dana publik di beberapa sektor KBB belakangan ini, Eddy mengajak ASN dan pemimpin daerah merenungkan kembali sumpah jabatan di bawah naungan Pancasila.
“Mengamalkan Pancasila di era modern artinya menolak korupsi, menolak pungli, dan menolak arogansi birokrasi. Saat dana bansos dipotong, saat izin dipersulit dengan imbalan, saat itu kita mengkhianati Pancasila. Revitalisasi mentalitas ASN kuncinya. Kita butuh pemimpin yang ‘Amanah’, bukan yang ‘Akumulasi Harta’,” ujarnya.
Eddy juga menekankan peran masyarakat sipil dan ormas sebagai mitra kontrol sosial. Nilai gotong royong pada Sila Ketiga dan Keempat harus dihidupkan lewat musyawarah perencanaan pembangunan desa, agar aspirasi rakyat terserap, bukan didominasi elit.
Menuju KBB yang Humanis dan Berkemajuan
Melalui momentum ini, Eddy berharap Pemkab Bandung Barat menjadikan Pancasila sebagai filter setiap kebijakan.
“Mari jadikan Pancasila benteng. Benteng dari korupsi, ketidakadilan, dan perpecahan. Dengan memegang teguh Pancasila, Insya Allah KBB tidak hanya maju fisiknya, tapi juga matang spiritual dan moralnya. Inilah cinta tanah air yang nyata,” pungkasnya.
Semoga pesan moral Eddy Hunter menggugah para pemangku kebijakan di KBB untuk kembali ke rel pelayanan yang tulus, transparan, dan berkeadilan, sesuai cita-cita pendiri bangsa.
– Red –
