Oleh: Ir. Apung Hadiat Purwoko, M.Si.
Pendidikan bukan “program”. Pendidikan adalah hak konstitusional. Titik.
Karena itu, Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung Barat bukan wacana prestisius. Ini keharusan. Jika Pemkab KBB masih lamban, kita sedang merampas hak anak-anak untuk sekolah berkualitas di tanah kelahirannya sendiri.
Cukup “Menitipkan” Masa Depan Anak Kita
Waktu tidak menunggu birokrasi. Jika gedung Sekolah Rakyat tak kunjung berdiri, ribuan calon siswa KBB tahun ajaran depan mau ke mana?
Jawabannya pahit: mereka akan “dititipkan” ke Cimahi, Bandung, atau Kabupaten Bandung.
Ironi. Kabupaten kaya SDA dan potensi manusia, tapi masa depan pendidikannya menggantung ke daerah lain. Biaya transport, waktu tempuh berjam-jam, beban psikologis jauh dari rumah. Itu harga mahal dari kelambanan kita. Sekolah harus mendekatkan anak ke lingkungan, bukan mengusirnya.
Solusinya Sudah Ada: 8 Hektar di Cijambu, Cipongkor
Alasan klasik: “lahan dan anggaran”. Faktanya? Dua-duanya sudah beres.
- Lahan: Tersedia 8 hektare tanah strategis di Desa Cijambu, Kec. Cipongkor. Luasnya lebih dari cukup untuk sekolah modern, asrama, area praktik, dan ruang terbuka hijau.
- Anggaran: Pemda KBB tidak perlu keluar 1 rupiah pun dari APBD. Tanah itu bisa didapat lewat CSR PT Upper Cisokan.
Ini win-win solution. Perusahaan tunai janji tanggung jawab sosial, pemerintah dapat aset triliunan tanpa membebani kas daerah. Momentum emas seperti ini tidak datang dua kali.
Bupati KBB, Bola Ada di Tangan Anda
Studi kelayakan? Cukup. Rapat koordinasi tanpa ujung? Stop.
Semua sudah di meja: lahan strategis, luas memadai, dana CSR siap. Yang kurang cuma satu: KEBERANIAN POLITIK BUPATI BANDUNG BARAT.
Perintahkan dinas terkait finalize hibah CSR dengan PT Upper Cisokan. Gas perizinan tata ruang dan IMB. Jadikan Cijambu lumbung SDM unggul KBB, bukan sekadar nama di peta.
Jangan biarkan CSR ini hangus karena birokrasi. Jangan biarkan anak Cijambu, Cipongkor, dan seluruh KBB terus bermimpi tentang sekolah yang cuma ada di brosur.
(iN)
