JAKARTA – InformanNews.com|| Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Sosial (Kemensos), memperkuat sinergi pengawasan untuk memastikan program prioritas nasional, termasuk Sekolah Rakyat, berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Langkah ini dilakukan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkualitas bagi masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi KPK dengan Kemensos di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat (8/5/2026).
Pertemuan ini tidak hanya meneguhkan komitmen antarlembaga, tetapi juga memperkuat langkah pendampingan sejak tahap perencanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), sehingga potensi penyimpangan dapat dicegah lebih dini.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh dalam setiap proses pengadaan agar program strategis pemerintah berjalan optimal dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari besarnya serapan anggaran, melainkan kualitas barang dan dampak yang diterima penerima manfaat.
“Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” tegasnya.
Melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, KPK diketahui telah melakukan kajian mendalam terhadap berbagai program Kemensos sejak April 2026. Langkah ini dilakukan untuk mendeteksi potensi risiko korupsi sejak awal, termasuk menelusuri dan mengklarifikasi informasi terkait harga pengadaan sepatu yang sempat menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa harga yang beredar merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil. Ia menegaskan komitmen Kemensos untuk menjaga integritas pelaksanaan program strategis pemerintah dengan melibatkan pengawasan dan pendampingan dari KPK.
“Kami sudah berkomitmen dari awal agar program-program strategis ini tidak ternodai dengan praktik-praktik korupsi,” ujar Saifullah didampingi jajarannya.
KPK menilai pendekatan pencegahan melalui pengawasan sejak tahap awal menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas belanja negara. Tidak hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga memastikan barang yang diterima masyarakat memiliki spesifikasi layak, berkualitas, dan tepat sasaran.
Meski demikian, Saifullah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam proses PBJ di lingkungan Kemensos. Karena itu, ia mendorong agar pengadaan yang berjalan mendapat dukungan dan pengawasan dari kementerian/lembaga dengan standar integritas yang kuat.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo dan Johanis Tanak, memberikan perhatian khusus terhadap aspek kualitas barang yang diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat. Menurut KPK, kualitas barang harus sesuai dengan spesifikasi dan anggaran yang telah direncanakan.
“Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan,” ucap Ibnu.
Ke depan, KPK membuka ruang sinergi lanjutan dengan Kemensos, termasuk penguatan sumber daya manusia (SDM), pengawasan, dan penguatan integritas dalam pelaksanaan program-program sosial pemerintah. KPK memandang kolaborasi lintas lembaga menjadi kunci agar program strategis nasional dapat berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Melalui pengawasan dan evaluasi bersama ini, KPK menegaskan bahwa fungsi pencegahan merupakan instrumen utama untuk menyelamatkan anggaran negara sebelum kerugian terjadi, sekaligus memastikan hak-hak sosial masyarakat terpenuhi secara transparan dan bertanggung jawab.
( Drivana)