Bandung Barat, InformanNews||21 Agustus 2026– Proyek Revitalisasi SDN Jalantir di Desa Selacau, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan. Proyek dengan nilai anggaran negara Rp1.068.399.000 itu diduga menyimpan sejumlah persoalan, mulai dari indikasi konsultan yang merangkap sebagai pelaksana hingga minimnya keterlibatan komite sekolah dalam pengawasan.
Berdasarkan informasi di lapangan, pekerjaan revitalisasi tersebut mencakup pembangunan ruang kelas, perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, sarana kamar mandi/MCK, serta penataan lingkungan sekolah.
Dengan nilai anggaran lebih dari Rp1 miliar, proyek ini semestinya dilaksanakan secara transparan dan melibatkan seluruh unsur terkait. Namun muncul dugaan adanya pihak konsultan yang sekaligus berperan sebagai pemborong atau pelaksana pekerjaan.
Jika terbukti benar, kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sebab fungsi pengawasan dan pelaksana berada dalam satu kendali.
Selain itu, Komite Sekolah yang seharusnya menjadi bagian dari pengawasan dan representasi masyarakat disebut tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pembangunan. Minimnya keterbukaan informasi juga menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan penggunaan anggaran.
Praktik seperti ini dinilai mencederai prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah. Apalagi pembangunan dilakukan menggunakan dana negara yang bersumber dari pajak masyarakat.
Pengawasan dari instansi terkait, baik secara teknis maupun aparat penegak hukum, dinilai penting untuk memastikan seluruh tahapan proyek berjalan sesuai aturan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Masyarakat berharap pihak pelaksana, konsultan, maupun instansi yang bertanggung jawab segera memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana proyek, konsultan, maupun pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Asas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan sampai adanya klarifikasi dan hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang. (Tim Red)
