BANDUNG – InformanNews|| Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat M. Teguh Darmawan didampingi Wakil Kepala Kejati Jabar Dr. Desy Meutia Firdaus menerima kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI di wilayah Jawa Barat, Kamis 17 September 2026.
Rapat yang dihadiri para Asisten Kejati Jabar dan Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Barat ini digelar dalam rangka Monitoring Ekosistem Penegakan Hukum yang Kolaboratif, Profesional, dan Berintegritas pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
Turut hadir Ketua Tim Komisi III DPR RI Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni beserta anggota Komisi III, Kapolda Jabar Irjen Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H. beserta jajaran, dan Kepala BNN Provinsi Jawa Barat Brigjen Pol. Sulistyo Pudjo Hartono, S.I.K., M.Si. beserta jajaran.
Kajati Paparkan Koordinasi Kolaboratif dengan Polda dan BNN
Dalam paparannya, Kajati Jabar M. Teguh Darmawan menjelaskan efektivitas koordinasi pra-penuntutan serta hubungan kerja kolaboratif antara Kejati Jabar dengan Polda Jabar dan BNNP Jabar.
Menurutnya, sinergi tersebut penting untuk menyelaraskan penafsiran hukum dan mendukung harmonisasi fungsi peradilan pidana di Jawa Barat.
“Koordinasi pra-penuntutan terus kami perkuat agar ada kesamaan persepsi dalam penanganan perkara, sehingga proses penegakan hukum berjalan efektif dan berkeadilan,” ujar M. Teguh Darmawan.
Tekankan Profesionalitas Jaksa dan Pencegahan Transaksional Perkara
Lebih lanjut, Kajati menyampaikan evaluasi pelaksanaan fungsi penuntutan. Aspek yang disoroti meliputi profesionalitas Jaksa Penuntut Umum, kebijakan penuntutan yang berkeadilan, tertib administrasi, serta dukungan sarana dan prasarana.
Aspek integritas turut menjadi perhatian khusus, terutama pencegahan praktik transaksional perkara, penguatan disiplin aparat, dan kepastian hukum yang akuntabel. Dalam forum tersebut, Kajati juga menyampaikan tanggapan terhadap sejumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat di wilayah Jawa Barat.
Melalui kunjungan kerja spesifik ini, diharapkan sinergi dan koordinasi antara aparat penegak hukum dan DPR RI semakin kuat dalam mendukung harmonisasi penegakan hukum serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat. (Red)
