BANDUNG BARAT, INFORMANNEWS.COM: Gelombang protes terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum berakhir. Setelah sebelumnya menggelar aksi di kawasan Gedung Merdeka dan Gedung DPR RI, Aliansi Masyarakat Bandung Barat Bersatu kembali menyiapkan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang diproyeksikan mencapai lebih dari 200 orang.
Kali ini, aksi akan diarahkan ke tingkat pemerintah pusat. Aliansi berencana mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat.
Koordinator Aliansi Masyarakat Bandung Barat Bersatu, Agung, mengatakan aksi lanjutan tersebut merupakan bentuk keseriusan masyarakat dalam mendorong evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat.
Menurut Agung, tuntutan utama yang akan kembali disuarakan adalah evaluasi terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) KBB Ade Zakir. Aliansi bahkan mendesak agar jabatan tersebut dievaluasi secara menyeluruh dan, apabila ditemukan alasan yang sesuai ketentuan, dilakukan pergantian.
“Kami tidak datang hanya untuk membuat keramaian. Kami ingin persoalan Bandung Barat benar-benar mendapat perhatian. Kalau di daerah aspirasi masyarakat belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, kami akan membawa persoalan ini ke pemerintah pusat,” ujar Agung.
Ia mengatakan, jumlah massa yang akan dilibatkan dalam aksi lanjutan diperkirakan lebih dari 200 orang. Menurutnya, aksi tersebut merupakan konsolidasi berbagai elemen masyarakat yang memiliki perhatian terhadap kondisi pemerintahan dan pembangunan KBB.
“Massa yang kami siapkan lebih dari 200 orang. Ini menunjukkan bahwa persoalan yang kami bawa bukan persoalan segelintir orang. Kami ingin Kemendagri melihat bagaimana tata kelola pemerintahan di Bandung Barat berjalan dan apa saja yang perlu dievaluasi,” katanya.
SOROT PENGELOLAAN APBD
Agung menilai pengelolaan APBD menjadi salah satu persoalan penting yang harus mendapat penjelasan terbuka.
Ia mempertanyakan realisasi sejumlah program pembangunan, kondisi keuangan daerah, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga anggaran yang menurut mereka belum terealisasi secara optimal.
“Kami mempertanyakan bagaimana APBD dikelola. Jangan sampai uang yang sudah dianggarkan untuk kepentingan masyarakat justru tidak memberikan dampak yang maksimal. Ini yang harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” tegasnya.
Aliansi juga menyoroti persoalan aset pemerintah daerah, infrastruktur, pendidikan, pelayanan publik serta sejumlah jabatan struktural yang dinilai belum tertata secara optimal.
Agung menegaskan, pihaknya tidak ingin tudingan atau dugaan yang disampaikan berhenti sebagai polemik di ruang publik. Karena itu, mereka berencana membawa sejumlah persoalan tersebut kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan.
“Kami akan membawa data dan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Kalau memang ada yang perlu diperiksa, silakan diperiksa oleh lembaga yang berwenang. Kami ingin semuanya terang dan tidak ada lagi pertanyaan yang menggantung di masyarakat,” ujarnya.
DESAK EVALUASI SEKDA
Terkait tuntutan terhadap Sekda Ade Zakir, Agung menyebut evaluasi harus dilakukan secara objektif dengan melihat kinerja birokrasi dan pengelolaan pemerintahan secara menyeluruh.
“Kami meminta Kemendagri melakukan evaluasi secara objektif. Kalau memang kinerjanya dianggap memenuhi, tentu ada ukurannya. Tetapi kalau hasil evaluasi menunjukkan sebaliknya, jangan kemudian dipertahankan hanya karena kepentingan tertentu,” kata Agung.
Ia menambahkan, tuntutan tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap jalannya pemerintahan daerah.
KPK DIMINTA TELUSURI JIKA ADA INDIKASI PENYIMPANGAN
Selain Kemendagri, Aliansi juga berencana mendatangi KPK. Menurut Agung, pihaknya akan menyampaikan sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran dan aset daerah untuk kemudian diserahkan kepada lembaga yang berwenang.
“Kami tidak mengatakan seseorang bersalah. Yang kami minta adalah kalau ada indikasi penyimpangan, silakan KPK atau aparat yang berwenang melakukan penelusuran. Kalau tidak ada masalah, tentu harus dibuktikan juga. Yang penting semuanya transparan,” jelasnya.
Agung memastikan aksi akan dilakukan dengan membawa tuntutan yang lebih terarah dan melibatkan massa lebih besar.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Bandung Barat membutuhkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kami tidak ingin aksi ini berhenti hanya pada seremoni, kemudian persoalannya kembali dilupakan,” pungkas Agung. (AC)
