BANDUNG, InformanNews.com //
Kebijakan efisiensi anggaran yang digembar-gemborkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung di tengah krisis keuangan daerah menuai sorotan tajam. Langkah elite balai kota yang meloloskan agenda perjalanan dinas puluhan pejabat ke Pulau Dewata dinilai telah mencederai empati warga.
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (DPP LSM PMPRI) mengecam keras pemberangkatan rombongan yang terdiri dari 30 camat se-Kota Bandung, pejabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), hingga Wali Kota Bandung. Keberangkatan ini disinyalir kuat memanfaatkan celah pos anggaran hasil efisiensi.
Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat yang akrab disapa Kang Joker, menegaskan bahwa manipulasi kebijakan anggaran ini sangat kasat mata di tengah kondisi APBD Bandung yang sedang mengalami defisit sebesar Rp200 miliar.
“Ini bentuk ironi dan manipulasi kebijakan anggaran yang sangat telanjang. Di satu sisi rakyat diminta memaklumi proyek-proyek infrastruktur jalan dan fasilitas publik ditunda karena defisit. Namun di sisi lain, anggaran efisiensi justru diakal-akali untuk membiayai rombongan pejabat plesiran ke Bali dengan dalih studi banding sampah. Ini tidak masuk akal dan sangat melukai perasaan warga Bandung,” tegas Kang Joker pada Rabu (21/10/2026).
Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun PMPRI, kegiatan kunjungan kerja tersebut berlangsung pada 8–10 Oktober 2026 di kawasan elit Seminyak, Bali.
Ironisnya, pos anggaran yang digunakan diduga berasal dari pengalihan (refocussing) kegiatan publik yang sebelumnya dibatalkan atas nama penghematan, salah satunya anggaran mobil rias Hari Jadi Kota Bandung (HJKB).
Kang Joker menilai pola pengalihan anggaran semacam ini menjadi indikasi kuat adanya ketidakberesan dalam tata kelola keuangan daerah dan pelanggaran asas kepatutan publik.
“Kalau alasannya efisiensi, ya anggarannya disimpan untuk menutupi defisit atau dialokasikan langsung ke pelayanan dasar rakyat, bukan malah dipindahkan ke pos perjalanan dinas dengan baju studi banding. Apalagi pembahasannya diselipkan dalam rapat di hotel sebelum berangkat. Apakah masalah sampah Kota Bandung selesai hanya dengan menginap di hotel Seminyak Bali?” sentilnya.
Merespons temuan ini, DPP LSM PMPRI secara resmi melayangkan tiga tuntutan utama kepada Pemkot Bandung:
- Desak Transparansi Wali Kota: Wali Kota Bandung didesak segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik mengenai urgensi, total biaya, serta output nyata dari kunjungan kerja 30 camat tersebut.
- Audit Investigatif APH: Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera turun tangan melakukan audit investigatif guna memeriksa proses pengalihan pos anggaran efisiensi yang diduga melanggar aturan pengelolaan keuangan daerah.
- Buka Transparansi Retribusi Sampah: Pemkot Bandung dituntut membuka secara gamblang alokasi anggaran pengelolaan sampah serta transparansi retribusi sampah yang selama ini ditarik dari warga di tingkat RT/RW.
Selain mengecam jajaran kepala daerah, Kang Joker menyoroti tajam kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandung. TAPD dinilai tidak cermat dan buta terhadap kondisi sosial karena meloloskan pergeseran pos anggaran krusial demi membiayai agenda perjalanan dinas di tengah penundaan berbagai proyek publik warga.
“Jangan jadikan studi banding sebagai stempel legal untuk menghambur-hamburkan uang rakyat. Jika Wali Kota dan TAPD tidak mampu memberikan penjelasan yang transparan, kami tidak segan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum dan menggelar aksi unjuk rasa menuntut akuntabilitas Pemkot Bandung,” pungkas Kang Joker menutup pernyataan resminya. **(DRIV)
