BANDUNG, InformanNews— Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Bandung bersama komunitas pemuda menggelar rapat konsolidasi lanjutan di Gedung Dispora/Youth Hub Kota Bandung. Pertemuan ini membahas pemetaan kebutuhan komunitas, penguatan akses birokrasi, serta strategi membangun sinergi program antara komunitas pemuda dan pemerintah.
Rapat merupakan tindak lanjut dari diskusi pada bulan sebelumnya bersama pihak Dispora. Forum tersebut mempertemukan perwakilan Dispora dengan sejumlah komunitas pemuda Bandung untuk membahas berbagai kendala operasional, kebutuhan dasar komunitas, keterbatasan anggaran dan legalitas, serta mekanisme kolaborasi melalui Community Base Center (CBC) dan Youth Hub.
Dalam forum tersebut, komunitas menyampaikan enam kebutuhan utama, yaitu akses birokrasi, pendanaan dan fasilitas, sertifikat kegiatan, sarana dan infrastruktur, kemitraan serta peningkatan kapasitas, dan transparansi informasi mengenai program pemerintah yang dapat dikolaborasikan.
Ruah Hijau Dorong Edukasi Kebijakan Lingkungan melalui TRACE
Ruah Hijau menjadi salah satu komunitas yang membawa isu lingkungan dalam forum konsolidasi. Komunitas ini mengusulkan TRACE (Tracing Policies Behind Environmental Realities), sebuah program yang menyasar siswa SMA melalui seminar, diskusi kebijakan lingkungan, dan penulisan artikel opini.
Melalui TRACE, Ruah Hijau mendorong pelajar untuk tidak hanya mengenal persoalan lingkungan, tetapi juga memahami kebijakan yang berada di balik berbagai realitas lingkungan. Untuk mendukung pelaksanaannya, Ruah Hijau mengidentifikasi kebutuhan berupa akses ke sekolah, media edukasi, narasumber, publikasi, serta pendampingan.
Usulan tersebut menjadi bagian dari aspirasi komunitas dalam membangun program kepemudaan yang berbasis isu dan dapat dikembangkan melalui kolaborasi lintas komunitas maupun dengan pemerintah.
Dispora Jelaskan Tantangan Legalitas dan Anggaran
Dalam konsolidasi tersebut, Dispora menjelaskan bahwa komunitas pemuda memiliki karakter yang berbeda dengan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Komunitas dinilai bergerak secara organik, mandiri, dan berbasis isu spesifik sehingga tidak dapat disamakan dengan organisasi yang memiliki struktur komando formal.
Dari sisi legalitas, Dispora menyampaikan bahwa SK Kepala Dinas digunakan sebagai bentuk pendataan dan pengakuan resmi bagi komunitas yang belum dapat memenuhi legalitas badan hukum formal. Saat ini, sekitar 80 komunitas telah terdata.
Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mendukung kegiatan komunitas. Anggaran bidang pembinaan diproyeksikan mengalami pengurangan sebesar Rp700 juta pada tahun mendatang. Dukungan Dispora pun lebih banyak diberikan dalam bentuk fasilitasi terbatas, seperti narasumber Pemerintah Kota, spanduk, dan sertifikat, sehingga tidak seluruh kegiatan komunitas dapat didanai secara penuh.
Youth Hub dan CBC Didorong sebagai Ruang Kolaborasi
Untuk memperkuat koordinasi komunitas, Dispora mendorong optimalisasi Youth Hub dan Community Base Center (CBC).
Youth Hub disediakan sebagai ruang berkumpul komunitas di samping sekretariat KNPI dengan sejumlah fasilitas seperti AC, karpet, dan meja. Penggunaannya diarahkan melalui skema kolaborasi dengan KNPI.
Sementara itu, CBC difungsikan sebagai ruang rembug internal komunitas untuk mengelompokkan komunitas berdasarkan bidang isu, menyelaraskan program, serta menyusun kebutuhan bersama sebelum diajukan kepada Dispora.
Dispora juga mendorong strategi clustering, yakni penggabungan program komunitas yang memiliki bidang sejenis, seperti pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Strategi tersebut diharapkan dapat membuat penggunaan anggaran lebih efisien sekaligus meningkatkan dampak kepada penerima manfaat.
Beragam Isu Dibawa Komunitas Pemuda
Selain Ruah Hijau, sejumlah komunitas turut menyampaikan program dan kebutuhan masing-masing.
Ruang Asih berfokus pada edukasi kesehatan reproduksi remaja di tingkat SMP dan SMA. Komunitas tersebut mengusulkan kebutuhan berupa pelatihan fasilitator dan pendampingan, sekaligus menyampaikan kendala persyaratan KTP Bandung bagi pengurus yang berdomisili di luar daerah.
Ruang Bersemi membawa isu kesehatan mental remaja yang terdampak perundungan dan kekerasan. Kebutuhan yang disampaikan meliputi pelatihan konselor sebaya dan penguatan jejaring mitra.
Sementara itu, Hope Community menyoroti pentingnya membangun ekosistem pascapelatihan. Peserta pelatihan diharapkan dapat terhubung dengan industri atau memiliki kesempatan untuk menjalankan proyek secara mandiri setelah menyelesaikan pelatihan.
Forum juga mencatat kebutuhan peningkatan kapasitas manajerial komunitas, seperti Finance, Human Resources, Event Management, Social Media Specialist, dan Graphic Design, termasuk dukungan untuk program kolaborasi internasional.
Dorong Program Strategis dan Keberlanjutan
Konsolidasi turut menghasilkan sejumlah usulan program strategis. Salah satunya adalah program kesiapsiagaan bencana yang melibatkan komunitas dari bidang lingkungan, kesehatan mental, dan pendidikan untuk membangun ketahanan masyarakat dengan target pemulihan pascabencana dalam waktu dua minggu.
Komunitas juga mengusulkan dukungan berupa surat rekomendasi kegiatan, surat pengakuan, serta akses terhadap kanal publikasi Pemerintah Kota Bandung seperti Radio Sonata, RRI, dan Humas Kota Bandung.
Selain itu, muncul usulan skema magang kerja dalam Master Plan 2026–2030, berupa pelatihan intensif selama satu bulan yang dilanjutkan dengan program magang, insentif minimal setengah UMK, serta peluang rekrutmen kerja.
Sebagai tindak lanjut, CBC akan memfasilitasi forum rembug komunitas pada bulan berikutnya untuk mengelompokkan komunitas berdasarkan bidang isu dan merangkum proposal kebutuhan kolektif. Dispora Kota Bandung akan mengkaji skema pengakuan administratif atau sertifikasi resmi bagi kegiatan komunitas serta menindaklanjuti koordinasi teknis penggunaan Youth Hub bersama KNPI.
Sementara itu, Bandung Community akan menginventarisasi kebutuhan administrasi komunitas, mulai dari perizinan, rekomendasi, hingga fasilitas, untuk disalurkan kepada dinas terkait secara berkelanjutan.
Konsolidasi ini menjadi langkah untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan komunitas pemuda di Kota Bandung. Melalui forum yang lebih terstruktur, berbagai komunitas dapat menyampaikan kebutuhan sekaligus menawarkan gagasan program di bidang masing-masing, sehingga kolaborasi kepemudaan dapat diarahkan pada program yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Ahmad Sastra
