Kota Bekasi – InformanNews||Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bekasi mulai bergerak menyusun program kerja pasca pelantikan. Salah satu agenda prioritas yang disiapkan adalah melakukan kunjungan langsung ke seluruh kecamatan dan kelurahan guna memetakan persoalan yang selama ini terjadi di tingkat bawah.
Ketua LPM Kota Bekasi, Wahyu BK, menegaskan bahwa kebangkitan kembali LPM Kota Bekasi setelah vakum sejak 2015 merupakan bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan yang masih dihadapi LPM Kelurahan.
“Kami melihat masih ada keluhan dari teman-teman LPM Kelurahan yang merasa kurang dilibatkan dalam berbagai proses pembangunan. Karena itu LPM Kota Bekasi hadir untuk membangun kembali komunikasi dan sinergi di semua tingkatan,” ujar Wahyu BK dalam rapat kerja LPM Kota Bekasi. Selasa (14/7/2026).
Menurutnya, LPM Kota Bekasi akan menjadi wadah koordinasi antara LPM Kelurahan, BKM, pemerintah kelurahan hingga Pemerintah Kota Bekasi agar seluruh program pembangunan berjalan selaras.
Wahyu menambahkan, keberadaan LPM harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak hanya menjadi organisasi formal semata.
“Kami ingin LPM kembali menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat. Keberadaan kami harus dirasakan manfaatnya oleh warga,” tegasnya.
Di kesempatan yang sama, Sekretaris LPM Kota Bekasi, Acep Supandi, menjelaskan bahwa fokus organisasi ke depan tidak hanya menyangkut pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, program pemberdayaan masyarakat akan menjadi salah satu prioritas utama kepengurusan saat ini.
“Kami ingin ada pelatihan-pelatihan masyarakat, peningkatan kapasitas warga, hingga pembinaan generasi muda. Pembangunan tidak hanya soal jalan dan gedung, tetapi juga pembangunan mental dan kualitas masyarakatnya,” ujar bang cepy.
Acep mengungkapkan, LPM Kota Bekasi akan menggelar roadshow ke setiap kecamatan untuk berdialog langsung dengan pengurus LPM Kelurahan.
Melalui kegiatan tersebut, berbagai persoalan yang terjadi di wilayah akan diinventarisasi dan dibahas secara bersama-sama.
“Kami akan duduk bersama LPM Kelurahan, lurah dan BKM. Apa pun masalahnya akan kami petakan dan cari solusi terbaik. Tujuannya agar tidak ada lagi miskomunikasi yang menghambat pembangunan di tingkat kelurahan,” katanya.
Selain itu, LPM Kota Bekasi juga menyiapkan mekanisme pendampingan melalui sejumlah bidang yang ada dalam struktur organisasi, termasuk bidang hukum untuk membantu penyelesaian persoalan yang membutuhkan kajian dan pendampingan lebih lanjut.
Dengan semangat kolaborasi dan sinergitas, LPM Kota Bekasi berharap dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah sekaligus mendorong pembangunan yang lebih partisipatif di seluruh wilayah Kota Bekasi. (Rosyadi- Red)
