Informan News – Bandung Barat
Tokoh masyarakat Cipeundeuy, Rawing Suhendi, menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang dinilainya belum optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah.
Menurut Rawing, DPRD KBB semestinya dapat memainkan peran strategis sebagai lembaga pengawas agar target-target pembangunan lima tahunan yang telah dirancang bisa tercapai dengan baik dan berkualitas.
“Dewan jangan hanya jadi bagian penganggaran, tapi juga harus menjadi pengawas yang mengawal pembangunan daerah. Ini penting agar pembangunan sesuai rencana dan menghasilkan prestasi yang membanggakan,” tegas Rawing.
Ia menyayangkan masih adanya isu-isu yang mencoreng citra lembaga DPRD, khususnya terkait praktik-praktik yang melemahkan kredibilitas anggota dewan. Rawing mengingatkan agar para wakil rakyat tidak melupakan tugas dan fungsi (tupoksi) utama mereka.
“Beberapa tahun lalu, masyarakat KBB dihebohkan dengan isu nilai pokok-pokok pikiran (pokir) dewan yang sangat fantastis. Diduga, anggaran pokir itu banyak diijonkan ke pihak ketiga dengan persentase tertentu. Ini bisa masuk ranah gratifikasi,” ujarnya.
Rawing mengkhawatirkan, apabila praktik seperti ini masih terjadi, maka fungsi pengawasan terhadap kualitas pembangunan daerah akan terabaikan.
“Bagaimana pembangunan bisa diawasi kalau dewan sendiri memberi contoh yang tidak baik? Saya berharap tahun ini dan tahun-tahun mendatang tidak ada lagi isu seperti ini. Kita harus mencintai KBB, jangan nodai perjuangan para pelopornya, termasuk almarhum Abu Bakar, bupati pertama KBB yang telah membangun fondasi daerah ini,” tambahnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk melaporkan dugaan pelanggaran jika praktik yang sama kembali terulang.
“Kalau sampai terjadi lagi ada oknum DPRD yang melakukan transaksi pokir dengan pihak ketiga, saya bersama tim akan melaporkannya langsung ke Kejati atau Polda Jabar. Saya sudah capek melihat KBB diperlakukan seperti ini,” pungkas Rawing.
Tim Liputan: IN