Bandung barat_Informannews.com
Segudang pekerjaan rumah membayangi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bandung barat (KBB) . Salah satunya, penanganan rumah tidak layak huni (Rutilahu) masih sangat minim.
Ini terjadi karena dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten dan pusat masih terbatas, sangat minim tidak sebanding dengan jumlah pengajuan data rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga mencapai 15.479 unit rutilahu.
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,4 miliar untuk merenovasi atau memperbaiki rumah tidak layak huni (rutilahu) di APBD 2025.
Angka tersebut hanya untuk perbaikan 174 unit rutilahu, padahal berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terdapat 15.479 unit rutilahu.
Jika dilihat dari jumlah total rutilahu di Kabupaten Bandung barat, berarti kurang dari 3 persennya yang akan diperbaiki tahun 2025 sekarang.
Saat dikonfirmasi, Kepala Disperkim KBB, (Anni Roslianti) membenarkan bahwa pada tahun 2025 hanya 174 rutilahu yang akan diperbaiki dengan alokasi anggaran dari APBD KBB, kamis 08 Mei 2025.
“Memang jika dibandingkan dari jumlah rutilahu yang diperbaiki dengan tahun lalu terjadi penurunan. Tahun 2024 ada 197 unit yang diperbaiki dengan biaya perbaikan Rp15 juta per unit, tahun 2025 menurun jadi 174 unit hanya saja biaya perbaikannya naik menjadi Rp20 juta per unit,” tutur Anni.
Ia tak memungkiri, laporan soal rutilahu dari masyarakat hampir setiap hari masuk. Pada intinya, meminta kepada pemerintah daerah agar segera melakukan perbaikan.
“Anggaran dari Pemkab Bandung Barat sendiri kan terbatas, kami tidak tinggal diam dan duduk manis. Sudah dilakukan koordinasi dengan provinsi maupun pusat agar ikut menangani rutilahu di Bandung Barat,” tuturnya
Masih kata Anni mengungkapkan, Pemprov Jabar pada awalnya akan membantu memperbaiki 1.300 unit rutilahu pada 2025 namun pada perkembangannya tidak jadi.
“Awalnya di 2025 ini, akan dibantu oleh provinsi sebanyak 1.300 unit tetapi tidak jadi. Kami masih menunggu perkembangan informasi lagi. Apakah akan tetap dibantu langsung oleh.provinsi dan kita penerima manfaat atau sama sekali tidak jadi dibantu,” ujarnya.
Kepala Disperkim Anni meminta kepada Camat dan Kepala desa berupaya untuk membantu secara swadaya memperbaiki rutilahu seperti yang dilakukan Gerakan Muda Sarimukti (FPL-Garda Sarimukti) juga Baraya Urang Cipongkor (BUC) untuk memperbaiki rumah tidak layak huni warga di daerahnya.
“Harapan saya selaku Kepala dinas agar Camat dan desa ikut membantu memperbaiki rutilahu yang ada di wilayahnya masing-masing, karena anggaran kami sangat minim,” pungkasnya.
Reporter: Asep Yana
