KBB- InformanNews.com|| Di tengah pemenuhan gizi nasional dan bayang-bayang harga pangan, sektor perikanan budidaya di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini tengah bertransformasi. Bukan sekadar menjadi komoditas pasar musiman, budidaya ikan bioplok diproyeksikan menjadi pilar strategis dalam rantai pasok pangan domestik yang berkelanjutan langkah kongkrit pemerintah. Sabtu (9/06/2026)
Kawasan Sanghiang Lawang, Desa Mekarsari, Kecamatan Cipongkor, mendadak riuh. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menggelar panen raya budidaya Ikan tematik yang menjadi titik temu krusial antara kebijakan pemerintah pusat dengan eksekusi di tingkat akar rumput.
Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb. Haeru Rahayu, didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan KBB, Ahmad Fauzan Azima, Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv Singh, serta Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan KBB, Wiwin Aprianti. Sinergi lintas lembaga ini mempertegas komitmen penguatan ekonomi perdesaan melalui teknologi intensif sistem bioflok. dihadiri prokofimncam Camat Cipongkor Kapolsek Sindangkerta.
Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Ahmad Fauzan Azima, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa sektor perikanan adalah mesin penggerak ekonomi yang vital bagi wilayah dengan karakteristik geografis seperti KBB. Ia mewanti-wanti agar program ini tidak terjebak pada euforia seremoni semata.
”Panen raya hari ini bukan sekadar seremoni, akan tetapi menjadi simbol keberhasilan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan masyarakat,” ujar Bupati dalam naskahnya.
Lebih jauh, hasil panen ini memiliki misi besar: menyukseskan agenda nasional. Jeje menekankan bahwa ikan-ikan dari Cipongkor ini nantinya akan didorong masuk ke dalam rantai distribusi Satuan Pelayanan Persiapan Gizi (SPPG) guna mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dicanangkan pemerintah.
Namun, nada optimistis tersebut tetap dibarengi catatan kritis. Dirjen Perikanan Budidaya KKP, TB Haeru Rahayu, menyoroti tantangan struktural terkait tata kelola SPPG yang dinilai masih kerap terganjal birokrasi pendanaan di tingkat yayasan. Baginya, efektivitas program pangan sangat bergantung pada kelancaran komunikasi dan kemandirian pengelola di lapangan.
Haeru juga memberikan peringatan keras kepada para pembudidaya mengenai aspek mentalitas. Ia meminta masyarakat tidak terjebak dalam pola pikir konsumtif pascapanen.
”Bantuan dinilai penting sebagai pemicu awal, tetapi keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan masyarakat mengembangkan usahanya sendiri secara berkelanjutan,” tegasnya. Ia mendorong agar keuntungan panen segera diputar kembali sebagai modal produksi berikutnya.
Sejalan dengan hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv dalam sambutan nya mengungkapkan bahwa program bioflok ini adalah bagian dari target ambisius KKP untuk membangun 1.000 titik budidaya di wilayah Jawa dan Lampung. Mengingat investasi negara mencapai ratusan juta rupiah per titik, Rajiv menekankan pentingnya akuntabilitas.
”Arahan Presiden sangat jelas: manfaat nyata harus berada di atas seremoni,” kata Rajiv. Ia berharap masyarakat penerima manfaat benar-benar menjaga amanah investasi ini agar memberikan dampak ekonomi yang panjang.
Kepala Desa Mekarsari, Didi Aries Setiadi, menyambut baik perhatian besar para pemangku kebijakan. Bagi warga Mekarsari, kolam-kolam ikan ini bukan sekadar instalasi air, melainkan harapan baru untuk mendongkrak taraf hidup di tengah ketidakpastian ekonomi global. Sektor perikanan di Bandung Barat kini tengah diuji: mampukah ia bertransformasi dari sekadar bantuan menjadi kemandirian berkelanjutan untuk perekonomian ?
( Isak )