Cililin- InformanNews.com|| Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dari Fraksi PKB, Sandi Supyandi, menggelar talkshow pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2026. Dalam forum ini, hubungan harmonis antara DPRD dan pemerintah daerah (Pemda) diibaratkan seperti hubungan suami-istri yang harus sejalan demi kepentingan rakyat.
Acara yang digelar di Aula Kecamatan Cililin, Selasa (21/1/2026), ini dihadiri oleh puluhan tokoh masyarakat, sesepuh, serta narasumber kompeten seperti Djamu Kertabudi, Megahary, dan Syahbandar.
Hubungan Legislatif-Eksekutif Ibarat Suami-Istri.
Sandi Supyandi menegaskan, pengawasan adalah fungsi vital DPRD untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran. Di hadapan konstituennya, ia menekankan pentingnya komunikasi yang sehat antara legislatif dan eksekutif.
“Hubungan antara legislatif dan eksekutif diibaratkan seperti suami istri. Idealnya harmonis, meskipun dalam praktiknya terkadang terjadi perbedaan,” kata Sandi di lokasi.
Ia berharap, ke depan tidak ada lagi ego sektoral yang menghambat pembangunan. “Pemerintahan itu fungsinya mendekatkan diri kepada masyarakat, karena tidak akan pernah ada pemerintahan tanpa masyarakat,” tambahnya.
Sentilan soal Isu Kemiskinan dan IPM
Kritik tajam muncul dari narasumber Syahbandar. Ia menyoroti kondisi KBB yang dinilai belum mengalami kemajuan signifikan meski sudah 18 tahun mekar dari Kabupaten Bandung.
”Ada isu KBB paling miskin. Dua lembaga, legislatif dan eksekutif, tidak sinkron sehingga KBB tidak maju,” cetus Syahbandar.
Hal ini diperkuat oleh analisis Djamu Kertabudi. Ia memaparkan data mengejutkan terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Bandung Barat. Menurutnya, kenaikan IPM KBB pasca-pemekaran justru lebih lambat dibanding saat masih bergabung dengan Kabupaten Bandung.
“Dulu kenaikan IPM bisa di atas 1 poin per tahun. Setelah berdiri sendiri, kenaikannya hanya berkisar 0,3 hingga 0,7 poin. Rata-rata lama sekolah di sini juga masih di kisaran kelas 2 SMP, jauh tertinggal dari Kota Bandung,” papar Djamu.
Anggaran Rp 3 Triliun Harus Dirasakan Rakyat
Di sisi lain, mantan birokrat KBB, Megahary, mengingatkan bahwa anggaran KBB saat ini sudah tergolong besar, yakni menembus angka Rp 3 triliun. Menurutnya, besarnya angka tersebut harus dibarengi dengan hilangnya ego masing-masing lembaga.
”Eksekutif tanpa DPRD tidak ada artinya, begitu juga sebaliknya. Dulu tidak ada ego yang berlebihan, semua saling mengalah demi kemajuan KBB. Prinsip ini harus dipertahankan,” tegas Megahary.
Ia pun mengapresiasi langkah Sandi Supyandi yang menginisiasi forum pengawasan ini di awal tahun 2026. Megahary berharap agenda ini menjadi pemicu agar kinerja pemerintah daerah benar-benar sejalan dan tidak terjebak pada konflik yang tidak substantif.
”Masyarakat sudah jenuh mendengar isu yang tidak penting. Mereka ingin melihat hasil nyata,” pungkasnya. ( Isak )