KBB- Informannews || Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung Barat menggelar rapat evaluasi dan koordinasi terkait implementasi Sistem Pendataan Pajak Daerah (SIPADA) untuk PBB-P2 pada Rabu (26/11/2025) di Ruang Rapat Utama Aula Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas.
Acara dihadiri oleh kasubdin dan staf Dispenda Kab Bandung Barat, Kasi Pemerintahan dan layanan Publik Kecamatan Cihampelas, dan operator Kecamatan, serta perwakilan pemerintah desa.
Kepala Sub. Bidang Pendataan Bapenda, Suryo Parmono S.Ip.M.Si, didampingi Kasi Pem dan pelayanan masayarakat Kusnandar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini penting untuk memastikan proses pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan (PBB-P2) berjalan optimal.
Suryo Parmono dalam sambutannya mengatakan, SIPADA merupakan pzinstrumen utama dalam validasi data PBB-P2. Karena itu, kita harus memastikan seluruh operator memiliki pemahaman yang sama dan data yang diinput akurat serta mutakhir,” ujarnya.
Pada rapat tersebut, tim teknis SIPADA memaparkan beberapa capaian, antara lain meningkatnya jumlah objek pajak yang tervalidasi serta percepatan proses penerbitan SPPT PBB-P2. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala teknis. seperti:
Perbedaan data peta blok dengan kondisi lapangan
Terjadinya duplikasi objek pajak pada beberapa wilayah
Akses sistem yang lambat di jam-jam tertentu
Perlunya pelatihan lanjutan bagi operator baru
Koordinator operator PBB-P2 Kecamatan melaporkan bahwa sebagian besar masalah terkait data tumpang tindih telah dapat diselesaikan melalui koreksi manual dan koordinasi antar wilayah.
Menutup rapat, Kasipem Yanlik (Kusnandar) PBB-P2 menegaskan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perbaikan sistem dan peningkatan kualitas pendataan di tahun berikutnya.
“Kita menargetkan ketepatan data PBB-P2 meningkat minimal 95% dengan memaksimalkan fungsi SIPADA serta penguatan koordinasi lintas kecamatan dan desa,”tegasnya.
” Isak “
