NGAMPRAH, SELASA, 6 OKTOBER 2026, INFORMANNEWS – Pelaksanaan proyek pembangunan cor Jalan H.Gofur – Cibatu Cilame di Kecamatan Ngamprah kini berada di bawah sorotan tajam menyusul dugaan pelanggaran keterbukaan informasi publik oleh pihak pelaksana, CV.Deannova, dan lemahnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat.
Hingga saat ini, pekerjaan fisik yang bersumber dari anggaran Daerah tersebut dibiarkan berjalan tanpa adanya papan informasi proyek yang jelas dilapangan, sehingga memicu kecurigaan publik terkait transparansi pendanaan dan spesifikasi teknis. Sejak pekerjaan mulai dilaksanakan pada 30 September 2026, papan informasi yang seharusnya menjadi sarana transparansi publik mengenai sumber dana, nilai kontrak, pihak pelaksana, dan waktu pengerjaan, sama sekali tidak terlihat di lokasi titik nol maupun disepanjang area proyek.
Merespons kejanggalan tersebut, Ketua OKK DPD KNPI KBB sekaligus Ketua Brigez KBB (Erid Sabtaginarya) telah melayangkan surat resmi Permohonan Informasi Publik kepada pihak CV Deannova pada 3 Oktober 2026. Namun, hingga kini permohonan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut belum mendapatkan tanggapan yang memadai, sementara proyek terus berjalan.
Ketiadaan identitas proyek ini diwarnai dengan dalih yang dinilai tidak masuk akal. Saat surat teguran diberikan, pihak pelaksana berdalih bahwa papan informasi tersebut sempat dipasang di sebuah pos ronda pada hari pertama, namun terjatuh akibat tertiup angin dan akhirnya diamankan oleh pekerja sehingga tidak dipasang kembali. Ironisnya, pihak Dinas PUTR yang mengetahui kejadian tersebut terkesan tutup mata dan tidak mempermasalahkan hilangnya instrumen wajib transparansi itu.
“Sederhana saja, jika pekerjaannya legal, tentunya semua berkas sudah dikantongi.Tinggal disalin saja poin-poin yang kami mohonkan untuk dibuka ke publik,” tegas Erid menanggapi sikap defensif pihak kontraktor.
Ia mengingatkan bahwa ketiadaan akses informasi ini melumpuhkan fungsi kontrol sosial masyarakat untuk mengawasi kualitas pengerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis.Guna mencegah dugaan penyimpangan anggaran—yang saat ini tengah diprioritaskan oleh Banggar DPRD dan TAPD Pemda KBB untuk perbaikan infrastruktur akhir tahun—masyarakat mendesak empat langkah tegas:
Mendesak CV Deannova dan Dinas PUTR untuk segera memberikan jawaban tertulis atas permohonan informasi yang telah diajukan. Meminta aparat pengawas internal pemerintah, mulai dari Komisi III DPRD KBB, Camat Ngamprah, hingga Inspektorat, segera memverifikasi pelaksanaan pekerjaan di lapangan.Menuntut agar seluruh dokumen yang berhak diakses publik segera dibuka secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Mendesak pihak berwenang untuk mengevaluasi, hingga menghentikan sementara pekerjaan apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan tatatertib administrasi.
KESIMPULAN & TINDAK LANJUT
Pembiaran terhadap hilangnya papan proyek bukanlah sekadar kelalaian administrasi biasa, melainkan bentuk pengabaian serius terhadap hak publik untuk mengawasi uang negara. Peringatan keras ini menjadi alarm bagi para kontraktor, khususnya pihak ketiga dari luar daerah, agar tidak hanya mencari keuntungan sepihak di Bandung Barat tanpa mengindahkan prinsip akun tabilitas. Inspektorat dan Komisi III DPRD KBB kini dituntut untuk segera bertindak tegas guna mengaudit kepatuhan proyek ini, memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar direalisasikan secara bersih demi kepentingan masyarakat luas.
Penulis: AC (Kaperwil Jabar)
