BANDUNG BARAT, InformanNews||
Rencana aksi penyampaian pendapat yang melibatkan forum Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) se-Kabupaten Bandung Barat (KBB) mulai mengemuka di tengah berbagai polemik yang berkembang terkait penyelenggaraan pemerintah daerah.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi itu direncanakan berlangsung pada Senin, 7 September 2026 dan akan melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari; Forum RT/RW, Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa dan LSM (BOOMS), Gabungan Ormas, OKP dan LSM (GOOL), tokoh pemuda, hingga sejumlah organisasi masyarakat lainnya.
Gerakan tersebut menjadi perhatian publik karena tidak hanya membawa isu kesejahteraan masyarakat, RT/RW, tetapi juga sejumlah persoalan strategis yang berkaitan dengan tata kelola keuangan dan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Adapun informasi yang diterima Tim Investigasi Jurnal Polisi News dari salah seorang pengurus Ormas yang namanya enggan disebut dalam berita mengungkapkan, bahwa sedikitnya ada 38 organisasi telah bergabung dalam Gerakan Organisasi Masyarakat Bersatu Bandung Barat.
Masing-masing organisasi disebut telah bersepakat membawa maksimal 20 personel dalam aksi penyampaian pendapat tersebut.
Jika seluruh organisasi memenuhi kuota tersebut, jumlah peserta aksi secara matematis berpotensi mencapai sekitar 760 orang. Jumlah tersebut belum termasuk peserta dari forum RT/RW serta elemen masyarakat lainnya yang direncanakan turut bergabung.
Dua Titik Kumpul, Kantor Bupati dan DPRD Jadi Tujuan Aksi
Untuk BOOMS, GOOL dan tokoh pemuda serta organisasi masyarakat lainnya, titik kumpul direncanakan mulai dari pukul 08.00 WIB di eks Gedung Gian Kota Baru Parahyangan, tepatnya di Jalan Raya Padalarang Nomor 427, Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.
Dari lokasi tersebut, massa direncanakan bergerak menuju dua pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, yakni Pendopo Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat di Jalan Raya Padalarang-Cisarua Kilometer 2, Kecamatan Ngamprah.
Sementara itu, forum RT/RW dijadwalkan memiliki titik kumpul tersendiri di Masjid Ash Siddiq pada pukul 10.00 WIB sebelum bergerak menyampaikan aspirasi.
Forum RT/RW Soroti Insentif dan Bantuan Keuangan
Berdasarkan video yang beredar di sejumlah grup aplikasi WhatsApp, salah seorang penggerak aksi dari unsur RT/RW, yakni Ketua RW 30 Desa Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Toro mengimbau seluruh Ketua RT dan RW se-Kabupaten Bandung Barat untuk ikut serta dalam aksi penyampaian pendapat.
Salah satu tuntutan utama yang akan dibawa adalah peningkatan insentif RT/RW serta pemberian Bantuan Keuangan (Bankeu) bagi perangkat lingkungan tersebut.
Toro menyebut aspirasi itu berkaitan dengan harapan agar kebijakan mengenai kesejahteraan RT dan RW dapat direalisasikan sesuai “komitmen politik” yang pernah disampaikan pada masa kampanye.
“Kami mengimbau dan mengajak kepada seluruh RT dan RW se-Kabupaten Bandung Barat untuk melakukan aksi penyampaian pendapat. Salah satu poin yang akan kami perjuangkan adalah peningkatan insentif RT dan RW serta pemberian Bankeu sesuai dengan janji-janji politik kampanye pada waktu itu,” ujarnya dalam video, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan DPRD Kabupaten Bandung Barat.
“Kepada RT dan RW, nanti pada tanggal 7 September 2026, titik kumpul di Masjid Ash Siddiq pukul 10.00 WIB. Kita akan melakukan aksi penyampaian pendapat di Pendopo Kabupaten Bandung Barat dan Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat,” katanya.
Bukan Hanya Persoalan Insentif
Aksi 7 September mendatang diperkirakan tidak hanya akan mengangkat persoalan kesejahteraan masyarakat, RT dan RW. BOOMS dan GOOL serta elemen organisasi lainnya juga disebut akan menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Di antaranya, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), rotasi, mutasi dan promosi Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga persoalan kekosongan sejumlah jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Persoalan-persoalan tersebut selama ini menjadi bagian dari diskursus publik dan dinilai membutuhkan kejelasan serta respons terbuka dari pemerintah daerah.
Toro juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bersatu dalam menyampaikan aspirasi dan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
“Kami mengajak untuk berjuang bersama-sama. Satukan semangat perjuangan bersama seluruh elemen masyarakat, baik ormas, LSM, mahasiswa, buruh, maupun elemen lainnya. Kita bersatu untuk perjuangan yang lebih baik bagi Bandung Barat,” tegasnya.
RT/RW Dinilai Memiliki Posisi Strategis
Keterlibatan RT dan RW dalam rencana aksi tersebut menjadi perhatian tersendiri.
RT dan RW merupakan struktur kemasyarakatan yang berada paling dekat dengan warga. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berperan membantu pelayanan administrasi lingkungan, koordinasi sosial, menjaga komunikasi antarwarga hingga menyampaikan berbagai kebutuhan sampai dengan persoalan/ permasalahan masyarakat kepada pemerintah.
Karena berada di tingkat paling bawah dan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat, aspirasi RT/RW dinilai memiliki posisi strategis dalam membaca kondisi nyata di lingkungan.
Persoalan mengenai peningkatan insentif dan dukungan anggaran bagi RT/RW pun diperkirakan menjadi salah satu tuntutan utama dalam aksi penyampaian pendapat yang di gelar pada 7 September 2026 mendatang.
Namun lebih jauh dari persoalan kesejahteraan perangkat lingkungan, aksi ini juga dipandang sebagai bentuk meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi, konsistensi kebijakan dan kualitas tata kelola keuangan dan pemerintahan daerah.
Pemerintah dan DPRD Belum Beri Keterangan Resmi
Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun DPRD Kabupaten Bandung Barat terkait rencana aksi Gerakan Organisasi Masyarakat Bersatu Bandung Barat yang akan digelar pada 7 September 2026 tersebut.
Belum diketahui pula bagaimana respons pemerintah daerah terhadap sejumlah aspirasi yang direncanakan akan disampaikan oleh forum RT/RW, BOOMS, GOOL, tokoh pemuda dan elemen masyarakat lainnya.
Aksi penyampaian pendapat tersebut diharapkan berlangsung tertib, damai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Publik kini menanti sejauh mana pihak eksekutif dan legislatif membuka ruang dialog terhadap aspirasi yang berkembang.
Sebab, aksi 7 September 2026 berpotensi menjadi lebih dari sekadar penyampaian aspirasi/ tuntutan mengenai insentif RT/RW.
Momentum tersebut dapat menjadi ruang evaluasi publik terhadap berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari kebijakan anggaran, perencanaan pembangunan, penataan birokrasi, pengisian jabatan strategis hingga realisasi kebijakan yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan/ kepentingan masyarakat.
Dengan bergabungnya forum RT/RW bersama puluhan organisasi masyarakat, mahasiswa, pemuda dan elemen lainnya, aksi tersebut diperkirakan menjadi salah satu momentum penting bagi masyarakat Bandung Barat untuk menguji sejauh mana suara publik benar-benar mendapat tempat dalam proses pengambilan kebijakan.
Kini, perhatian tertuju pada 7 September 2026. Apakah aspirasi masyarakat akan dijawab dengan dialog dan kebijakan konkret, atau justru kembali menjadi catatan panjang dalam perjalanan polemik penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Sebelumnya, telah diberitakan, sejumlah organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat serta tokoh masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Organisasi Masyarakat Bersatu Bandung Barat mulai memperkuat komunikasi dan menyatukan sikap dalam menyikapi berbagai perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Pertemuan yang melibatkan Barisan Ormas, OKP, Mahasiswa, dan LSM (BOOMS) dan Gabungan Ormas, OKP, dan LSM (GOOL) serta sejumlah elemen masyarakat lainnya tersebut berlangsung di Saung Parahyangan, Kota Baru Parahyangan, Selasa (1/9/2026).
Pertemuan itu ditegaskan bukan sekadar agenda silaturahmi. Para peserta juga membahas sejumlah persoalan yang berkembang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, mulai dari rotasi mutasi dan promosi aparatur sipil negara (ASN) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2027, hingga kekosongan beberapa jabatan strategis turut ikut jadi perbincangan. **(DRIV)
