Tarakan — Bakamla RI melalui unsur kapal patroli KN. Gajah Laut-404 berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan karung beras dan gula pasir subsidi asal Malaysia yang diduga akan diselundupkan ke wilayah Tarakan. Penangkapan dilakukan di sekitar perairan Sei Nyamuk Sebatik, Kalimantan Utara, Minggu (27/4/2025).

Penangkapan bermula dari informasi hasil pemantauan IMIC dan masyarakat serta sinergi dengan Satgas TNI yang diterima KN. Gajah Laut-404 mengenai adanya dugaan aktivitas penyelundupan barang pokok bersubsidi di wilayah tersebut. Menanggapi laporan itu, Komandan KN. Gajah Laut-404 Letkol Bakamla Agus Tri Haryanto segera berkoordinasi dengan Direktur Operasi Laut Bakamla RI, Laksma Bakamla Octavianus Budi Susanto, S.H., M.Si., M.Tr.Opsla., untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

Atas perintah Direktur Operasi Laut, KN. Gajah Laut-404 bergerak cepat melakukan pengejaran dan pemeriksaan. Tepat pada pukul 05.35 WITA, Tim Visit, Board, Search, and Seizure (VBSS) diterjunkan untuk menuju kapal target yang terdeteksi di posisi 03°26’463″N – 117°31’121″E.

Tim VBSS berhasil menghentikan sebuah kapal kayu dengan nama KM. Lintas Samudra 07. Saat dilakukan pemeriksaan di atas kapal, tim menemukan sebanyak 500 karung beras dengan total berat sekitar 5 ton serta 400 pack gula pasir seberat 14,6 ton. Seluruh muatan tersebut tidak disertai dokumen resmi seperti Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dokumen muatan, dokumen import barang, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), SIJIL awak kapal, serta sertifikat keterampilan pelaut. Bahkan, kapal tersebut tidak memiliki alat komunikasi yang layak.

Melihat adanya berbagai pelanggaran hukum, Komandan KN. Gajah Laut-404 memerintahkan agar KM. Lintas Samudra 07 beserta seluruh barang bukti ditarik menuju Tarakan untuk dilakukan proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut.

Autentikasi : Pranata Humas Ahli Muda Mayor Bakamla Yuhanes Antara, S. Pd
Foto: Humas Bakamla RI

Artikel Bakamla RI Gagalkan Penyelundupan Beras dan Gula Pasir Subsidi di Sei Nyamuk Sebatik, Kaltara pertama kali tampil pada Informan News.

SATGAS Pembangunan IKN dibubarkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sehingga berdampak kepada tertundanya pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Sementara Kepala kantor PCO, Hasan Nasbi pastikan komitmen pembangunan IKN (Ibu kota Negara) tetap berlanjut.

“Kita komunikasi secara administrative dengan (Kementrian) Keuangan, (Kementrian) Keuangan menolak. Artinya kelihatannya nggak perlu itu (Satgas Pembangunan IKN). Ya sudah kita bubarin, karena nggak bisa dieksekusi” (25 April 2025) Ungkap Zainal Fatah Sekjen KemenPU.

Selain alasan ditolaknya anggaran untuk satgas oleh kementrian Keuangan untuk SATGAS Pembangunan Ibu Kota Negara, ada kemungkinan alasan lain, yaitu telah dibentuk Otorita Ibu Kota melalui Peraturan Presiden No 62 Tahun 2022. Huruf (c): Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita IKN sehingga tidak diperukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementrian Pekerjaan Umum.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Keputusan Menteri (Kepmen) itu ditetapkan pada 26 Maret 2025. Dan berlaku pada saat ditetapkan.

Dalam pertimbangan terungkap, pencabutan payung hukum Satgas itu adalah karena sudah ada Otorita IKN (OIKN).

Huruf (a) pertimbangan Kepmen No 408/2025 itu menjelaskan, dalam rangka persiapan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara telah dibentuk satuan tugas pembangunan infrastruktur ibu kota negara melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

“Bahwa telah dibentuk Otorita Ibu Kota melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara,” bunyi huru (b), dikutip Jumat (25/4/2025).

Lebih lanjut pada poin huruf (c) tertulis, “Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga tidak diperlukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum.”

Karena pertimbangan tersebut, pada poin huruf (d) disebutkan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Artikel SATGAS Pembangunan IKN dibubarkan pertama kali tampil pada Informan News.