SATGAS Pembangunan IKN dibubarkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sehingga berdampak kepada tertundanya pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Sementara Kepala kantor PCO, Hasan Nasbi pastikan komitmen pembangunan IKN (Ibu kota Negara) tetap berlanjut.

“Kita komunikasi secara administrative dengan (Kementrian) Keuangan, (Kementrian) Keuangan menolak. Artinya kelihatannya nggak perlu itu (Satgas Pembangunan IKN). Ya sudah kita bubarin, karena nggak bisa dieksekusi” (25 April 2025) Ungkap Zainal Fatah Sekjen KemenPU.

Selain alasan ditolaknya anggaran untuk satgas oleh kementrian Keuangan untuk SATGAS Pembangunan Ibu Kota Negara, ada kemungkinan alasan lain, yaitu telah dibentuk Otorita Ibu Kota melalui Peraturan Presiden No 62 Tahun 2022. Huruf (c): Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita IKN sehingga tidak diperukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementrian Pekerjaan Umum.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membubarkan Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dengan menerbitkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 408/KPTS/M/2025 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Keputusan Menteri (Kepmen) itu ditetapkan pada 26 Maret 2025. Dan berlaku pada saat ditetapkan.

Dalam pertimbangan terungkap, pencabutan payung hukum Satgas itu adalah karena sudah ada Otorita IKN (OIKN).

Huruf (a) pertimbangan Kepmen No 408/2025 itu menjelaskan, dalam rangka persiapan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara telah dibentuk satuan tugas pembangunan infrastruktur ibu kota negara melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

“Bahwa telah dibentuk Otorita Ibu Kota melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara,” bunyi huru (b), dikutip Jumat (25/4/2025).

Lebih lanjut pada poin huruf (c) tertulis, “Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sehingga tidak diperlukan Satuan Tugas Ibu Kota Negara di Kementerian Pekerjaan Umum.”

Karena pertimbangan tersebut, pada poin huruf (d) disebutkan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara.

Artikel SATGAS Pembangunan IKN dibubarkan pertama kali tampil pada Informan News.