Kejaksaan Negeri Kota Bandung tengah melakukan penyidikan selama tujuh jam terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemkot kota bandung tahun 2025. Kepala kejari kota bandung, Irfan Wibowo, menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers di Kantor Kejari Bandung.

Menurutnya, penyidikan tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-4215/M.2.10/Fd.2/10/2025 tertanggal 27 Oktober 2025. Dalam prosesnya, tim penyidik dari Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Bandung telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Wakil Wali Kota Bandung, serta melakukan penggeledahan di beberapa lokasi organisasi perangkat daerah (OPD).

Dari penggeledahan itu, tim menyita sejumlah dokumen serta alat bukti elektronik seperti telepon genggam dan laptop. Seluruh barang bukti akan didalami untuk memperkuat proses penyidikan,” katanya.

Irfan menegaskan, hingga saat ini penyidik masih berada pada tahap penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka,” Kami masih melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan penyitaan barang bukti untuk mengoptimalkan penyidikan yang ada.

Selain Wakil Wali Kota Bandung, penyidik juga memeriksa pihak dari sejumlah OPD dan pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Meski belum mengungkap detail mengenai pihak-pihak yang terlibat, Irfan menegaskan bahwa alat bukti yang dimiliki penyidik cukup kuat untuk menindaklanjuti kasus ke tahap selanjutnya.

“Kami optimis perkara ini segera selesai dan dapat segera kami limpahkan ke pengadilan. “Ucapnya

Ia juga menuturkan, penyelidikan awal perkara ini telah dilakukan selama hampir tiga bulan terakhir sebelum akhirnya ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kami sudah lama melakukan pengumpulan data dan keterangan dari berbagai pihak. Saat ini kami tinggal memperkuat bukti yang ada.

Irfan menegaskan bahwa Kejari Bandung berkomitmen menegakkan prinsif good governance dalam setiap proses hukum di Kota Bandung.

“Langkah ini kami lakukan demi mewujudkan Bandung yang lebih baik, bersih, dan berintegritas.”terangnya.

Kasi Pidana Khusus Kejari Bandung, Ridha Nurul Ihsan menambahkan ada beberapa saksi yang kami periksa, lebih tiga orang termasuk swasta dan OPD terkait. “Pungkasnya.

Redaksi IN

Artikel Di Periksa Selama 7 Jam Oleh Penyidik Kejari, Status Wakil Walikota Bandung Masih Sebatas Saksi Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi pertama kali tampil pada Informan News.

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada seluruh jajaran Kejaksaan Agung atas kerja keras dan komitmennya dalam upaya pemberantasan korupsi. Kepala Negara menyebut, penyerahan uang pengganti tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas dan menegakkan keadilan ekonomi di Indonesia.

Menurut Presiden, nilai tersebut memiliki potensi besar yang dapat dimanfaatkan untuk keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, seperti renovasi sekolah dan pembangunan kampung nelayan.

Presiden menilai momen penyerahan uang pengganti kerugian negara ini merupakan tanda baik bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya. Kepala Negara juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu menjaga kekayaan nasional.

Redaksi IN

Artikel Di Bawah Arahan Presiden Prabowo, Rp13,25 Triliun Kerugian Negara Berhasil Dikembalikan pertama kali tampil pada Informan News.

“Penyidik telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap SMY dan dinyatakan sudah cukup bukti selaku tersangka. Untuk memudahkan proses penyidikan, yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Polda Aceh,” kata Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Zulhir Destrian, dalam rilis singkat, Rabu malam, 10 September 2025.

Zulhir mengatakan, rangkaian pemeriksaan terhadap tersangka SMY dilakukan pada Rabu, 10 September, mulai pukul 10.30 hingga 21.00 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mengajukan 64 pertanyaan dengan total 72 halaman berita acara pemeriksaan atau BAP.

Selama pemeriksaan, tersangka SMY turut didampingi penasihat hukum. Selanjutnya, terhadap tersangka juga telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dan proses administrasi penahanan.

“Penahanan terhadap tersangka SMY ini adalah bukti keseriusan Polda Aceh dalam menuntaskan kasus korupsi wastafel. Ini juga menjawab pertanyaan publik terhadap kasus tersebut,” pungkasnya.

Sumber : Bidhumas Polda Aceh
Editor : Redaksi IN

Artikel Korupsi Pengadaan Wastafel Disekolah SMY Akhirnya Ditahan Oleh Penyidik Subdit Tipidkor Polda Aceh pertama kali tampil pada Informan News.