Kunjugi Metro Garmin, Bupati Bandung Ajak Dunia Industri Berkolaborasi Tangani Banjir Dayeuhkolot

Kolaborasi Pentahelix, Kang DS Ajak Dunia Usaha Tangani Banjir Dayeuhkolot

KAB BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna mengunjungi PT Metro Garmin dalam rangka membangun sinergitas antara pemerintah dengan dunia industri untuk bersama mencari solusi terkait penanganan banjir di Dayeuhkolot.

Dalam kesempatan itu, Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media.

“Kami mengajak semua pihak termasuk dunia usaha seperti Metro Garmin untuk bersama-sama menangani permasalahan banjir di Dayeuhkolot melalui pendekatan kolaborasi pentahelix,” ujar Bupati Dadang Supriatna.

Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu menyebut penyelesaian banjir Kecamatan Dayeuhkolo tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendirian, namun harus dilakukan bersama-sama melalui konsep pentahelix.

Penanganan banjir melalui konsep kolaborasi pentahelix ini telah berhasil dilakukan Bupati Bandung dalam menangani permasalahan banjir di kawasan Cidawolong Majalaya.
Di mana sekitar 200 perusahaan bersedia ikut serta dalam kolaborasi pentahelix ini.

Bupati yang akrab disapa Kang DS itu ingin konsep serupa dijalankan dalam mencari solusi bersama untuk mengatasi persoalan banjir Dayeuhkolot yang sudah menjadi masalah serius terutama ketika musim hujan.

Diketahui bahwa Jalan Raya Dayeuhkolot yang merupakan jalan provinsi itu merupakan daerah rawan banjir karena berada pada daerah aliran anak sungai dan Sungai Cigede dan Sungai Cipalasari.

Pada musim hujan anak sungai itu selalu menggenangi akses jalan provinsi yang menghubungkan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Penyebabnya, selain karena curah hujan yang tinggi, juga kondisi aliran sungai yang dangkal dan terjadi penyempitan aliran sungai.

Atas dasar itu, Kang DS mengajak berbagai unsur untuk melakukan penanganan banjir di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, termasuk di Desa Citeureup tempat PT Metro Garmin berada.

“Saya mengajak kita bersama-sama. Saya tidak suka hanya berwacana. Saya tidak biasa,” kata Kang DS kepada direksi PT Metro Garmin agar ikut serta menangani persoalan banjir.

Selain itu Kang DS juga mengapresiasi kepedulian PT Metro Garmin terhadap lingkungan sekitar dan keterbukaanya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah

“Kami sangat menghargai keterbukaan dan kesediaan Metro Garmin untuk bersinergi dalam penanganan lingkungan. Ini menjadi contoh yang baik dalam mewujudkan tanggung jawab bersama,” ucapnya.

Suara Warga: Harapan untuk Solusi Jangka Panjang

Turut hadir dalam pertemuan tersebut tokoh masyarakat Lamajang Peuntas, Tri Rahmanto, yang menyampaikan kondisi yang kerap dihadapi warga setiap kali musim hujan tiba.

“Banjir yang terjadi hampir setiap tahun tentu menjadi kekhawatiran bagi warga, karena air seringkali meluap ke pemukiman dan fasilitas umum. Kami berharap ada solusi jangka panjang yang bisa mengurangi dampak banjir,” ujar Tri.

Ia menekankan pentingnya kerja sama antara warga, pemerintah, dan pelaku usaha agar penanganan banjir bisa dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

“Kami percaya bahwa dengan kebersamaan dan keterlibatan semua pihak, persoalan ini bisa diatasi sedikit demi sedikit,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Bandung melalui Dinas PUTR telah merencanakan pembangunan tiga jembatan dan satu Tembok Penahan Tebing (TPT) di wilayah rawan banjir, termasuk di aliran Sungai Cipurut, Desa Citeureup, Dayeuhkolot.

Infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi potensi luapan air dan melindungi permukiman warga dari banjir berulang.

Kunjungan ini menjadi awal dari upaya kolaboratif yang lebih besar antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh warga Kabupaten Bandung.(**)

LAPOR PAK GUBERNUR HUMAS SMAN CILILIN DIDUGA LECEHKAN WARTAWAN

BANDUNG BARAT . INFORMAN

Acara sosial yang diselenggarakan oleh SMAN CILILIN Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat menuai pro-kontra pasalnya salah satu Guru sekaligus Humas sekolah tersebut arogansi dan diduga lecehkan Wartawan yang meliput.selasa 20/5

Menurut Dadan dari salah satu media online mengatakan seharusnya Guru yang bernama Agus Muhrom jangan bersikap Arogan berkoar koar di depan pejabat ,Guru dan masyarakat bahwa Wartawan peliput kegiatan Sosial seolah olah meminta sejumlah uang ujarnya

Masih menurut Dadan kami merasa dilecehkan oleh Agus Muhrom padahal beliau itu seorang guru senior yang tahu tentang saling menghargai dan kami pun dalam peliputan tidak meminta uang sepeserpun masalah ini akan kami laporkan ke Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.ujarnya

Ditempat yang sama ute salah satu wartawan media online juga mengatakan kejadian tadi kami menulis daftar hadir wartawan yang meliput .dan jumlahnya kalau gak salah ada 14 orang.

Daftar hadir Wartawan tersebut kami berikan kepada kepada kepala sekolah Aep Saepudin,tak lama kemudian datang Agus Muhrom dengan nada tinggi berkoar koar mengatakan bahwa “wartawan itu memeras dan ini pungli” padahal kami tidak pernah meminta apapun kami hanya memberikan daftar hadir yang meliput ujarnya

Menurut Rahmat Hidayat pemerhati pendidikan mengatakan seharusnya pihak sekolah’ apalagi guru jangan berkata seperti itu. Guru itu kan pendidik harus tahu tata Krama dan saling menghargai.

Masalah Guru SMAN CILILIN yang menyuruh siswanya menggambar alat kelamin belum reda sudah muncul lagi masalah batu.

Masalah ini jangan dibiarkan begitu saja dan harus ada pelajaran bagi guru tersebut,para kuli tinta harus melaporkan masalah ini ke Gubernur Jawa Barat supaya di proses dan diberi sangsi sesuai UU ASN, selain itu Wartawan dilindungi oleh UU No 40 tahun 1999

.Diakhir pembicaraan Dadan mengatakan kami sudah sepakat bersama rekan wartawan lain akan terus memproses masalah ini jangan sampai kejadian ini menimpa rekan kita yang lain.ujarnya

( Tim)

Komisi II DPRI Gelar Rapat Kerja Dengan Kanwil BPN Provinsi Se- Indonesia Sebagai Tindak Lanjut Evaluasi Triwulan I

Informannews.com

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rapat ini dilakukan untuk evaluasi kerja Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi di seluruh Indonesia sekaligus membahas permasalahan pertanahan dan tata ruang. Senin(19/05/2025).

“Satu bulan yang lalu, kami mengundang Menteri ATR/Kepala BPN untuk evaluasi kinerja triwulan I. Capaian kinerja masih di bawah 25%, serapan anggaran cukup baik. Hari ini kami mengecek kembali apa yang menjadi kendala dari rendahnya kinerja tersebut dan apa yang harus dilakukan pada waktu ke depan,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, saat membuka pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta.

Secara lebih rinci, Rapat Kerja kali ini membahas evaluasi seputar Reforma Agraria dan legalisasi aset, konsolidasi kebijakan pertanahan dan tata ruang nasional, penanganan sengketa dan konflik pertanahan, serta Reformasi Birokrasi dan digitalisasi layanan pertanahan.

“Saya berkomunikasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemarin, ini harus ada perhatian khusus ya Pak Sekjen. Utamanya pada birokrasi Kementerian ATR/BPN mengenai tata kelola keuangan 2024. Harus segera membenahi tata kelola keuangan 2024, jika tidak dibenahi, khawatir laporannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” jelas Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.

Dengan komunikasi yang baik antara Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/BPN hingga ke level Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi berharap permasalahan pertanahan dan tata ruang dapat dimitigasi

“Komunikasi secara informal dibutuhkan sehingga permasalahan di wilayah bisa cepat dimitigasi. Diharapkan kita juga cepat mendapatkan data awal (terkait penanganan kasus) supaya teman-teman di Kementerian ATR/BPN dapat memecahkan masalahnya secepat mungkin,” ujar Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Kepada seluruh perwakilan Kanwil BPN Provinsi yang hadir, Sekjen Kementerian ATR/BPN menegaskan agar segera menindaklanjuti hasil rapat dalam tiga hari ke depan. “Kepada rekan-rekan, apa yang sudah kita laksanakan dan lakukan pendalaman dari pagi agar segera disampaikan tiga hari ke depan atau hari Kamis. Nanti setelah itu, saya sampaikan ke Pak Menteri, lalu saya sampaikan kepada Komisi II DPR RI. Ini yang banyak juga terkait HGU dan HGB,” tegasnya.

Di kesempatan ini, salah satu anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyatakan dukungannya untuk Kementerian ATR/BPN, utamanya dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan. “Pesan Pak Presiden, negara harus hadir dan berpihak kepada rakyat kecil, jadi itu yang utama. Kita semua cita-citanya sama, ingin segera menyelesaikan masalah pertanahan ini dengan sungguh-sungguh. Semoga ada semangat bersama, tidak ada ruang gelap lagi dalam penanganan sengketa konflik,” pungkasnya.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kanwil BPN Provinsi beserta jajaran yang hadir secara luring dan daring.

Tim Liputan IN