Kapolri Tegaskan Terkait Kasus Beras Oplosan Beberapa Produsen Besar Naik Penyidikan

Jakarta- Informannews || Kasus beras oplosan menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar dilakukan penanganan menyeluruh dan penindakan tegas. Menindaklanjuti hal itu, Polri bergerak cepat dengan melakukan uji merek beras yang diduga dioplos dan pemeriksaan terhadap para produsen.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan, hasil investigasi Kementerian Pertanian pada 26 Juni 2025 terhadap 212 merek beras di 10 provinsi menunjukkan adanya pelanggaran serius. Dari 232 sampel yang diuji, sebanyak 189 merek dinyatakan tidak sesuai mutu beras.

“Artinya posisinya berada di bawah standar terkait dengan regulasi yang ditentukan, baik itu beras dalam kemasan premium maupun medium,” ungkap Kapolri, Selasa (29/7).

Dari hasil pendalaman, ditemukan 71 sampel beras tidak sesuai SNI, 139 sampel tidak sesuai SNI sekaligus dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), serta 3 sampel beras premium tidak sesuai SNI dan berat kemasan tidak sesuai label. Bahkan, terdapat 19 merek beras yang melakukan tiga pelanggaran sekaligus: tidak sesuai SNI, dijual melebihi HET, dan beratnya di bawah standar.

Saat ini Polri telah melakukan uji laboratorium terhadap 9 merek beras, di mana 8 merek dinyatakan tidak sesuai standar mutu atau SNI.

“Sudah ada 16 produsen yang saat ini kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi. Dan saat ini kita sudah menaikkan sidik terhadap 4 produsen besar, yakni PT FS, PT WPI, SY, dan SR,” jelas Kapolri.

Lebih lanjut, Polri sudah memeriksa 39 saksi dan 4 ahli, serta melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga pemasangan garis polisi di tempat produksi maupun gudang milik produsen.

Kapolri menambahkan, sejumlah pengungkapan serupa juga terjadi di beberapa daerah. Polda Riau, misalnya, berhasil mengungkap modus beras reject yang dioplos menjadi beras medium lalu direpacking dan dijual sebagai beras SPHP Bulog. Kasus serupa juga ditangani di Kalimantan Timur, dengan barang bukti sekitar 4 ton beras yang sudah diamankan.

“Kami berkomitmen menindak tegas praktik beras oplosan ini, karena sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan instruksi Bapak Presiden agar pangan betul-betul dijaga kualitas dan distribusinya,” tegas Kapolri.

Redaksi IN

Menko Polkam Optimis Sumsel Bisa Kendalikan Karhutla dengan Sinergi

Palembang – Informannews || Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol (Purn.) Budi Gunawan mengapresiasi kesiapsiagaan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan (Sumsel). Hal ini disampaikan melalui Desk Penanggulangan Karhutla untuk memperkuat pencegahan dan penanganan di wilayah tersebut.

“Menyikapi meningkatnya frekuensi karhutla serta status siaga darurat yang telah ditetapkan Provinsi Sumsel dan 10 kabupaten/kota di bawahnya, kami mendorong pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla di Sumsel,” ungkap Budi Gunawan dalam keterangan resminya, pada Selasa (29/7/2025).

Menko Polhukam menegaskan, Sumsel termasuk provinsi yang pernah mengalami kejadian luar biasa karhutla. Oleh karena itu, seluruh kementerian/lembaga terkait diminta siaga menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk potensi karhutla pada 2025.

“Melalui Desk Karhutla, kami aktif mendorong dan memperkuat pemerintah daerah, khususnya Sumsel, untuk melakukan penanganan dini, termasuk rapat koordinasi (rakor) daring yang telah berjalan sejak awal tahun,” jelasnya.

Apel kesiapsiagaan digelar hari ini di Griya Agung, Palembang, dengan peserta 1.200 personel dilengkapi kendaraan pendukung, peralatan, dan satu helikopter patroli Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kegiatan ini juga mencakup peninjauan peralatan, lokasi bekas karhutla, serta rakor evaluasi penanganan karhutla.

“Saya apresiasi kolaborasi antara instansi pusat, daerah, korporasi, dan masyarakat di Sumsel. Apel dan rakor evaluasi ini akan memperkuat penanganan karhutla di provinsi ini,” tegas Budi Gunawan.

Mengutip pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto, Menko Polkam menekankan bahwa penanganan karhutla bukan hanya tugas teknis, tetapi juga upaya menyelamatkan masa depan bangsa.

“Saya yakin, dengan komitmen dan sinergi bersama, kita mampu mengatasi situasi darurat ini. Mari kerahkan kapasitas terbaik untuk melindungi rakyat, lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di mata internasional,” pungkasnya.

Redaksi IN

Desa Pataruman Salurkan Bantuan Beras Bulog (PBP) Ke 928 KPM

KBB- Informannews || Pemerintah Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras dari program Cadangan Pangan Pemerintah (PBP) kepada warga penerima manfaat. Selasa (29/7/2025)

Sebanyak 928 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan beras Bulog dua bulan juni Juli masing-masing sebanyak 20 kilogram. Kegiatan pembagian dilaksanakan di Aula Kantor Desa Pataruman dengan melibatkan perangkat Desa, petugas dari DPMD Kecamatan Cihampelas serta pendamping PKH .

Kepala Desa Pataruman Dadan Ramdani, menyampaikan bahwa program ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya bagi warga yang masuk dalam data KPM. Ia berharap bantuan ini dapat sedikit meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi kondisi harga pangan yang kompetitif harap nya.

“Tak lupa juga mengucapkan sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah pusat dan Bulog atas bantuan beras ini. Semoga ke depan program seperti ini terus berlanjut demi kesejahteraan warga masyarakat yang kurang mapuh.”ujarnya.

Lebih lanjut Kepala Desa Pataruman, Dadan menuturkan proses penyaluran berlangsung tertib dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, dengan tetap memperhatikan dan tepat sasaran serta protokol pelayanan yang transparan.”Ungkapnya

Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan Nasional dan pemulihan ekonomi Masyarakat.”Pungkas nya.

Reporter : Isak
Redaktur : Redaksi IN