Pasalnya, setelah aksi saling baku hantam di Jalan Kampung Kedung Ringin, Desa Sukaringin, kini muncul laporan polisi terkait dugaan tindak pidana penganiayaan.

Salah satu laporan dibuat oleh (JK), yang mengaku menjadi korban dalam insiden tersebut. Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP) Nomor STTLP/89/IX/2026/SPKT/POLSEK TAMBELANG/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, laporan tersebut diterima pada Kamis (10/9/2026).

Dalam laporan tersebut, (J) melaporkan dugaan penganiayaan yang terjadi pada Rabu (9/9/2026) sekitar pukul 12.20 WIB di Jalan Kampung Kedung Ringin RT 001/RW 001, Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi.

Berdasarkan kronologi dalam laporan, kejadian bermula ketika (J) tengah melintas mengiringi Darta menuju kediamannya.

Di tengah perjalanan, terjadi gesekan dengan kelompok pendukung calon kepala desa lainnya yang berada di pinggir jalan.

Situasi kemudian memanas. Dalam laporan tersebut disebutkan, (J) diduga dihadang oleh seorang bernama (M) dan mengalami pemukulan pada bagian kepala menggunakan tangan kosong.

Tidak berhenti di situ, seorang lainnya bernama (H) juga disebut ikut melakukan pemukulan dari arah belakang yang mengenai bagian belakang kepala serta pipi kiri korban.

Akibat kejadian tersebut, (J) mengaku mengalami luka robek hingga mengeluarkan darah dan kemudian mendapat pertolongan medis.

(J) selanjutnya membawa persoalan tersebut ke jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke Polsek Tambelang pada Kamis (10/9/2026).

Laporan tersebut tercatat menggunakan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana terkait tindak pidana penganiayaan.

Selain laporan polisi, informasi di lapangan menyebut dugaan penghadangan yang terjadi saat rombongan melintas juga terekam kamera.

Rekaman tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi kepolisian dalam melakukan pendalaman terhadap rangkaian peristiwa yang terjadi.

Dengan adanya laporan tersebut, proses penanganan perkara kini berada dalam ranah kepolisian. Semua pihak diharapkan menghormati proses penyelidikan dan penyidikan serta tidak mengambil tindakan sendiri.

Kericuhan yang bermula dari gesekan antarkelompok pendukung kini berpotensi berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih panjang.

Untuk itu, pihak kepolisian diharapkan dapat menangani perkara tersebut secara profesional, objektif dan proporsional, dengan memeriksa seluruh pihak serta bukti yang berkaitan dengan kejadian.

Di sisi lain, penyelesaian melalui restorative justice (RJ) juga diharapkan dapat menjadi salah satu jalan keluar apabila seluruh persyaratan hukum terpenuhi dan para pihak bersedia menyelesaikan persoalan secara damai.

Upaya tersebut dinilai penting agar persoalan tidak terus melebar dan menimbulkan konflik baru di tengah masyarakat Desa Sukaringin.

Masyarakat juga diimbau tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terlebih menjelang tahapan Pilkades.

Perbedaan pilihan politik maupun dukungan terhadap calon kepala desa merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling bermusuhan.

Siapa pun calon yang nantinya terpilih, seluruh masyarakat tetap memiliki tujuan yang sama: membangun Desa Sukaringin agar lebih maju.

Kini, publik menunggu langkah kepolisian dalam mengungkap secara terang rangkaian kejadian tersebut sekaligus menjaga agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama tahapan Pilkades berlangsung. (Ms)

Artikel Baku Hantam Pendukung Pilkades Sukaringin Berujung Saling Lapor, Korban Resmi Buat Laporan Polisi pertama kali tampil pada .

Putusan tersebut membuat Pemkab Bekasi diwajibkan memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi yang nilainya mencapai sekitar Rp102 miliar.

Besarnya nilai kewajiban tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut keuangan daerah. Pemkab Bekasi harus menyiapkan langkah administratif sekaligus merumuskan mekanisme pemenuhan kewajiban pascaputusan hukum yang telah berkekuatan tetap.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi, Edi Mulyadi, mengatakan pihak pemerintah daerah sebelumnya telah mengumpulkan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kerja sama Pasar Babelan selama proses persidangan berlangsung.

Menurutnya, hasil putusan sengketa tersebut juga telah dilaporkan kepada pimpinan daerah untuk ditindaklanjuti.

«“Kekalahan sengketa kerja sama sudah disampaikan kepada pimpinan, Pemkab Bekasi telah berupaya dengan kelengkapan dokumen terkait Pasar Babelan,” kata Edi.»

Sementara terkait pembayaran kewajiban sekitar Rp102 miliar, Edi mengatakan mekanismenya masih akan dirumuskan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Untuk mekanisme pemenuhannya akan dirumuskan bersama TAPD,” ujarnya.

Berawal dari Perjanjian Tahun 2005

Sengketa pengelolaan Pasar Babelan tersebut bermula dari perjanjian kerja sama antara Pemkab Bekasi dengan PT Tomako Jaya Persada yang dibuat pada 25 April 2005.

Perkara kemudian bergulir ke pengadilan hingga melahirkan sejumlah putusan, di antaranya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 582/Pdt.G/2023/PN.Bks dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 591/PDT/2024/PT.BDG.

Dalam putusannya, majelis hakim menegaskan bahwa Perjanjian Kerja Sama Nomor 511.2/03.08-DPK/2005 tertanggal 25 April 2005 antara Pemkab Bekasi dan PT Tomako Jaya Persada dinyatakan sah serta mengikat secara hukum.

Kekalahan hingga tingkat kasasi tersebut akhirnya menempatkan Pemkab Bekasi pada posisi yang harus memenuhi konsekuensi putusan.

Kini, publik menanti bagaimana Pemkab Bekasi menyelesaikan kewajiban sekitar Rp102 miliar tersebut, termasuk bagaimana skema penganggarannya disusun agar pelaksanaan putusan hukum tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan keuangan daerah. (Ms)

Artikel Kalah Kasasi Sengketa Pasar Babelan, Pemkab Bekasi Dibebani Ganti Rugi Rp102 Miliar pertama kali tampil pada .

Apel yang berlangsung di Lapangan Promoter Polres Metro Bekasi sejak pukul 07.00 WIB tersebut dipimpin langsung Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo, didampingi Wakapolres Metro Bekasi AKBP Angga Dewanto Basari, serta diikuti para Pejabat Utama dan Kapolsek jajaran Polres Metro Bekasi.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kesiapan Polres Metro Bekasi dalam memberikan pelayanan dan pengamanan terhadap rangkaian aktivitas masyarakat dan suporter yang berkaitan dengan pertandingan Persija Jakarta kontra Persib Bandung.

Dalam pengamanan tersebut, sebanyak 1.597 personel gabungan dikerahkan dengan melibatkan unsur Polri, TNI, dan Satpol PP. Kekuatan pengamanan ditempatkan pada sejumlah titik strategis, mulai dari jalur keberangkatan dan kepulangan suporter, titik penyekatan, lokasi nonton bareng, titik rawan persinggungan antarsuporter, hingga pelaksanaan patroli gabungan.

Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo menegaskan seluruh personel telah ditempatkan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta diminta melaksanakan pengamanan secara maksimal, sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab.

“Seluruh personel agar mengutamakan keselamatan, baik keselamatan diri sendiri maupun masyarakat. Laksanakan tugas secara persuasif, humanis, namun tetap tegas sesuai ketentuan,” ujar Kapolres.

Berdasarkan pemetaan pengamanan, terdapat delapan titik persinggungan suporter yang menjadi perhatian. Dari jumlah tersebut, tujuh titik menjadi lokasi penyekatan yang akan diamankan sejak sebelum pertandingan, selama pelaksanaan hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai.

Satu titik lainnya berada di kawasan perbatasan Tol Karawang dan Bekasi yang memerlukan perhatian khusus, terutama dalam mengantisipasi pergerakan suporter dari arah Bandung dan Karawang. Kapolres juga meminta personel memberikan perhatian terhadap sejumlah jembatan penyeberangan di sekitar jalur tol guna mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain pengamanan jalur keberangkatan dan kepulangan suporter, jajaran Polres Metro Bekasi turut memetakan lima titik kegiatan nonton bareng di wilayah Kabupaten Bekasi.

Usai pelaksanaan apel, kegiatan dilanjutkan dengan Tactical Floor Game (TFG) Pengamanan Penyekatan dan Nonton Bareng Pertandingan BRI Super League Tahun 2026 antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung.

TFG dilaksanakan untuk mematangkan pola pengamanan di lapangan, khususnya pada titik-titik penyekatan, lokasi nonton bareng, jalur pergerakan suporter, serta titik yang dinilai memiliki potensi kerawanan. Melalui simulasi tersebut, seluruh unsur pengamanan menyamakan pola tindak, koordinasi, dan penempatan personel sehingga setiap kemungkinan perubahan situasi dapat diantisipasi secara cepat dan terukur.

Patroli rayonisasi turut disiapkan sebagai kekuatan cadangan apabila terjadi peningkatan eskalasi situasi. Para pengendali lapangan juga diminta tetap siaga di wilayah masing-masing serta memperkuat koordinasi selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.

Pengamanan akan ditingkatkan terutama setelah pertandingan berakhir. Personel diarahkan melakukan pendekatan secara persuasif dan humanis kepada kelompok suporter serta mencegah adanya selebrasi berlebihan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Para suporter juga diimbau segera kembali ke wilayah masing-masing setelah kegiatan selesai dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu gesekan antarkelompok maupun mengganggu pengguna jalan.

Kapolres berharap pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung dapat berlangsung aman, tertib, serta menjadi momentum untuk menunjukkan sportivitas dan kedewasaan seluruh elemen suporter.

“Jaga kesehatan, jaga keselamatan, jaga kekompakan, dan laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan aman dan lancar,” pungkas Kombes Pol Andi Oddang Riuh Hutomo.

Polres Metro Bekasi mengajak seluruh masyarakat dan suporter bersama-sama menjaga situasi kamtibmas serta menjadikan sepak bola sebagai sarana mempererat persaudaraan, bukan sebagai pemicu perselisihan.

(drt)

Artikel Polres Metro Bekasi Gelar Apel Siaga Pelayanan Pengamanan Keberangkatan dan Nobar Persija vs Persib pertama kali tampil pada .