Penulis: admin

Kategori
Daerah Nasional Pemerintahan Peristiwa Politik

Apkasi – BGN Bahas Percepatan Realisasi Program MBG

Informan News

Kab Bandung -Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar “Sosialisasi Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten” secara daring atau Live Zoom Meeting, dari Gedung Sekretariat Apkasi Jakarta, Rabu (30/4/2025).

Dalam pengantar pembukaan sosialisasi, Bupati Bandung Dadang Supriatna selaku Wakil Ketua Umum Apkasi menjelaskan, Program MBG merupakan salah salah satu program strategis Presiden Prabowo yang wajib kita sukseskan bersama, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Program MBG ini bukan hanya menyasar anak sekolah, tapi juga ibu hamil dan menyusui. Sehingga diharapkan melalui program ini angka stunting di Indonesia akan turun drastis, dan ke depan Indonesia dapat menciptakan SDM yang berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045,” kata Waketum Apkasi.

Dadang Supriatna menambahkan, program ini tentu tidak dapat dijalankan sendiri oleh BGN, selaku lembaga yang diberi tugas oleh presiden untuk pemenuhan gizi nasional, sehingga memerlukan kolaborasi multipihak, termasuk pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Apkasi bekerjasama dengan BGN menyelenggarakan sosialisasi Program MBG ini secara virtual tentang percepatan Program MBG di Kabupaten,” tandas Dadang yang akrab disapa Kang DS ini.

Sementara dalam sambutannya, Pjs. Ketua Umum Apkasi, Mochamad Nur Arifin menekankan Apkasi ingin memastikan seluruh program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto ini bisa berjalan dengan baik.

Cak Ipin sapaan akrab Bupati Trenggalek ini menceritakan sebelumnya saat audiensi dengan Kepala BGN guna memastikan kecukupan gizi anak di seluruh tanah air agar bisa tercapai. Cak Ipin menekankan dan berharap agar program MBG ini bisa terlaksana dan benar-benar memiliki daya ungkit bagi kesejahteraan di daerah.

“Apkasi akan mendorong anggota untuk bisa mendorong program percepatan ini, misalnya memberikan hibah lahan atau ruangan yang bisa dijadikan dapur umum. Tinggal teknisnya mohon arahan dari BGN,” kata Cak Ipin.

Tim Liputan

Kategori
Daerah Nasional Pemerintahan Peristiwa Politik

“Kolaborasi untuk Indonesia Bersih” HPSN 2025 PLN IP UBP Saguling Gelar Aksi Bersih Sungai,

Informan News

PLN Indonesia Power Unit Pembangkit Saguling (PLN IP UBP Saguling) bersama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemkab KBB) menggelar aksi bersih-bersih sungai di kawasan Bening Saguling Foundation (BSF), Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas.

Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2025 dengan tema “Kolaborasi untuk Indonesia Bersih”, sekaligus mendukung Program 100 Hari Kerja Bupati Bandung Barat melalui gerakan “Bebersih Walungan Sasarengan” (BEWARA).

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, Wakil Bupati H. Asep Ismail, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB Ibrahim Aji, dan Senior Manager PLN IP UBP Saguling Doni Bakar bersama jajarannya turut serta dalam aksi bersih-bersih ini.

Senior Manager PLN IP UBP  Doni Bakar menekankan komitmen PLN IP UBP Saguling terhadap pelestarian lingkungan.

“Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian nyata kami terhadap lingkungan dan upaya untuk menjaga kelangsungan PLTA Saguling sebagai penyedia energi terbarukan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah yang baik dapat berdampak ekonomi bagi masyarakat sekitar, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem Citarum.  

“Melalui kolaborasi dengan Pemkab KBB dan BSF, diharapkan pengelolaan sampah dapat dioptimalkan.” Ucapnya

PLTA Saguling, dengan kapasitas 700 megawatt, merupakan salah satu penyedia energi hijau terbesar di Indonesia.  Meskipun demikian, permasalahan lingkungan seperti sampah dan eceng gondok masih menjadi tantangan.

” PLN IP UBP Saguling berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengatasi masalah tersebut.” Pungkasnya.

Tim Liputan

Kategori
Daerah Pemerintahan Politik

Pemerintah Pusat Nilai Kinerja Pemkab Bandung Terus Meningkat Hingga Mencapai Status Tinggi

Informan News

Satu lagi prestasi dan penghargaan tingkat nasional yang sangat membanggakan diraih Kabupaten Bandung yang dipimpin Bupati Bandung Dadang Supriatna.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dari pemerintah pusat, secara komprehensif Kabupaten Bandung tahun 2024 berada di status kinerja atau peringkat “Tinggi”, dengan skor 3,438.

“Alhamdulillah, kinerja Kabupaten Bandung terus meningkat dari tahun ke tahun dalam tiga tahun belakangan ini di bawah kepemimpinan saya. Ini merupakan kado untuk Hari Jadi ke-384 dan saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bandung,” ucap Bupati Bandung Dadang Supriatna dalam keterangannya, Rabu 30 April 2025.

Bupati Kang DS menjelaskan, hasil EPPD Tinggi Kabupaten Bandung ini ditetapkan melalui Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.7 – 2109 Tahun 2025 Tentang Hasil EPPD secara Nasional, bahwa Kabupaten Bandung berada berstatus kinerja “Tinggi’.

Berdasar data, status kinerja pemerintah daerah ini dari tahun ke tahun memang terus meningkat sejak kepemimpinan Bupati Kang DS di periode pertama. 

Pada EPPD 2023 berdasar Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), 2022, hasil EPPD Kabupaten Bandung berstatus Kinerja ‘Sedang’ dengan skor 3,232. Sementara hasil EPPD 2022 yang berdasar LPPD 2021 masih berstatus kinerha ‘Rendah’ dengan skor 2,48.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 Tentang EPPD, evaluasi ini dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang disusun dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam PP No 13/2019 tentang EPPD itu, ditentukan bahwa sebagai parameter evaluasi terdiri dari 4 peringkat yaitu Tinggi, Sedang, Rendah dan Sangat Rendah.

Sementara Pengamat Pemerintahan Universitas Nurtanio Bandung, Djamu Kertabudi menyampaikan apresiasinya dan ucapan selamat kepada Bupati Bandung Kang DS atas prestasi yang diraih ti tingkat nasional ini.

Menurut Djamu, di wilayah Propinsi Jawa Barat sendiri hanya ada 8 daerah dari 27 Kabupaten/Kota yang termasuk peringkat Tinggi. Sedangkan daerah lainnya berada di peringkat Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah.

“Daerah yang termasuk peringkat Tinggi, Pemerintah Pusat akan memberikan apresiasi baik berupa program pembangunan yang dibiayai Pemerintah Pusat, maupun dalam bentuk dana yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) APBN yang ditransfer melalui Kas Daerah atau APBD,” kata Djamu.

Djamu menjelaskan, dengan raihan Status Berinerja Tinggi ini, artinya siklus pembangunan di Kabupaten Bandung yang terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, sudah berjalan sebagaimana mestinya.

“Dengan demikian, seyogyanya dari berbagai kalangan mendukung dan mengawal kepemimpinan Bupati Kang DS periode kedua ini,. Dalam rangka menuju Kabupaten Bandung yang lebih “Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS),” ucap Djamu Kertabudi.

Tim Liputan