Kronologi Singkat
Menurut Ervan, sahabat korban yang mendampingi keluarga, peristiwa bermula saat Wahyudin menerima pemindahtanganan gadai 1 unit Toyota Agya senilai Rp20 juta dari warga Cibatu. Saat hendak menuju wilayah Keramat, perjalanan Wahyudin dihentikan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai jurusita eksternal atau debt collector dari pihak leasing ACC.

“Mereka menyampaikan mobil menunggak. Awalnya dijanjikan hanya dibawa ke kantor untuk difoto sebagai bukti fisik dan tidak akan ditahan. Tapi setelah sampai, mobil langsung ditahan,” kata Ervan.

Keluarga kemudian berupaya menyelesaikan. Pada tahap awal, diminta melunasi tunggakan 5 bulan. Namun saat Wahyudin datang membawa uang, syarat berubah menjadi pelunasan total. Dalam kondisi tertekan, kondisi Wahyudin drop dan diduga mengalami serangan jantung di lokasi. Korban dilarikan ke RS Hermina Sukabumi namun tidak tertolong.

Tak lama setelah itu, istri korban yang tengah hamil tua jatuh pingsan dan kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sama.

Tuntutan Keluarga
Ervan mewakili keluarga meminta Aparat Penegak Hukum Polres Sukabumi dan Polda Jabar mengusut kasus ini secara tuntas. Keluarga menilai cara penarikan di jalan yang disertai perubahan syarat sepihak tidak dapat dibenarkan.

“Kami minta proses hukum berjalan. Penarikan yang menyebabkan jatuhnya korban harus diusut. Pihak yang mengalihkan gadai mobil ini juga perlu diperiksa,” ujar Ervan.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi resmi kepada pihak manajemen ACC dan kelompok penagih yang disebut. Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan dan ruang hak jawab terbuka sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Catatan Hukum
Kuasa hukum dan pengamat menyoroti sejumlah regulasi terkait:

• Penipuan/Tipu Muslihat: Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023. Ancaman pidana maksimal 4 tahun.
• Pemerasan dan Pemaksaan: Pasal 482 dan Pasal 448 UU No. 1 Tahun 2023. Ancaman pidana hingga 9 tahun.
• Penggelapan: Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023. Ancaman pidana maksimal 4 tahun.
• Pengalihan Objek Jaminan Fidusia: Pasal 480 UU No. 1 Tahun 2023.

Dari sisi perdata dan konsumen:

• Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019: Eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sepihak di jalan jika debitur keberatan. Harus melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.
• POJK No. 35/POJK.05/2018: Penagih wajib memiliki sertifikasi SPPI, surat tugas, dan dilarang melakukan intimidasi.
• UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 18 dan 62: Melarang penagihan dengan ancaman dan perlakuan semena-mena.

Polisi saat ini disebut masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk terang perkaranya

Artikel Diduga Dijebak “Cuma Difoto”, Warga Cicantayan Meninggal Saat Mobilnya Ditarik DC pertama kali tampil pada .

DPD BAIN HAM RI Kabupaten Bandung Barat di bawah kepemimpinan *Ketua Agus Kosasih* menegaskan komitmen untuk hadir langsung membantu masyarakat yang mengalami kesulitan hukum, khususnya warga yang buta hukum dan terkendala masalah keuangan.

BAIN HAM RI adalah Badan Advokasi dan Investigasi Republik Indonesia Hak Asasi Manusia. Di Kabupaten Bandung Barat, organisasi ini fokus memberikan akses keadilan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan pendampingan hukum.

“*Tujuan kami sederhana. Tidak boleh ada warga Bandung Barat yang dirugikan karena tidak tahu hukum, dan tidak boleh ada yang diam karena tidak punya biaya untuk cari pengacara*,” ujar *Agus Kosasih, Ketua DPD BAIN HAM RI KBB*.

*Bentuk Pelayanan DPD BAIN HAM RI KBB:*

1. *Konsultasi Hukum Gratis*
Memberikan pemahaman dasar hukum kepada masyarakat agar tidak salah langkah dan tidak mudah dirugikan.
2. *Pendampingan Hukum Prodeo*
Melayani masyarakat yang kesulitan keuangan untuk didampingi dalam proses hukum, baik perdata, pidana, maupun administrasi negara.
3. *Penyuluhan dan Edukasi Hukum*
Turun langsung ke desa/kelurahan untuk sosialisasi hak-hak warga dan cara menghadapi permasalahan hukum.
4. *Investigasi dan Advokasi Kasus Pelanggaran HAM*
Menerima laporan dan melakukan pendampingan terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Bandung Barat.

Menurut Agus Kosasih, buta hukum sering menjadi penyebab utama masyarakat lemah kalah dalam berurusan dengan pihak lain. Sementara itu, mahalnya biaya advokat membuat banyak kasus akhirnya tidak ditangani.

“*Keadilan harus bisa diakses semua orang. Itu amanat konstitusi. Kami ada untuk memastikan itu berjalan*,” tambahnya.

DPD BAIN HAM RI KBB membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat Bandung Barat yang membutuhkan bantuan hukum. Warga bisa datang langsung ke sekretariat atau menghubungi pengurus DPD untuk mendapatkan layanan.

Artikel Agus Kosasih Pimpin BAIN HAM RI KBB, Fokus Bantu Warga Kesulitan Hukum pertama kali tampil pada .

Pendidikan bukan “program”. Pendidikan adalah hak konstitusional. Titik.

Karena itu, Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung Barat bukan wacana prestisius. Ini keharusan. Jika Pemkab KBB masih lamban, kita sedang merampas hak anak-anak untuk sekolah berkualitas di tanah kelahirannya sendiri.

Cukup “Menitipkan” Masa Depan Anak Kita

Waktu tidak menunggu birokrasi. Jika gedung Sekolah Rakyat tak kunjung berdiri, ribuan calon siswa KBB tahun ajaran depan mau ke mana?

Jawabannya pahit: mereka akan “dititipkan” ke Cimahi, Bandung, atau Kabupaten Bandung.

Ironi. Kabupaten kaya SDA dan potensi manusia, tapi masa depan pendidikannya menggantung ke daerah lain. Biaya transport, waktu tempuh berjam-jam, beban psikologis jauh dari rumah. Itu harga mahal dari kelambanan kita. Sekolah harus mendekatkan anak ke lingkungan, bukan mengusirnya.

Solusinya Sudah Ada: 8 Hektar di Cijambu, Cipongkor

Alasan klasik: “lahan dan anggaran”. Faktanya? Dua-duanya sudah beres.

1. Lahan: Tersedia 8 hektare tanah strategis di Desa Cijambu, Kec. Cipongkor. Luasnya lebih dari cukup untuk sekolah modern, asrama, area praktik, dan ruang terbuka hijau.
2. Anggaran: Pemda KBB tidak perlu keluar 1 rupiah pun dari APBD. Tanah itu bisa didapat lewat CSR PT Upper Cisokan.

Ini win-win solution. Perusahaan tunai janji tanggung jawab sosial, pemerintah dapat aset triliunan tanpa membebani kas daerah. Momentum emas seperti ini tidak datang dua kali.

Bupati KBB, Bola Ada di Tangan Anda

Studi kelayakan? Cukup. Rapat koordinasi tanpa ujung? Stop.

Semua sudah di meja: lahan strategis, luas memadai, dana CSR siap. Yang kurang cuma satu: KEBERANIAN POLITIK BUPATI BANDUNG BARAT.

Perintahkan dinas terkait finalize hibah CSR dengan PT Upper Cisokan. Gas perizinan tata ruang dan IMB. Jadikan Cijambu lumbung SDM unggul KBB, bukan sekadar nama di peta.

Jangan biarkan CSR ini hangus karena birokrasi. Jangan biarkan anak Cijambu, Cipongkor, dan seluruh KBB terus bermimpi tentang sekolah yang cuma ada di brosur.

(iN)

Artikel OPINI: Jangan Khianati Anak KBB! Bangun Sekolah Rakyat di Tanah CSR Cipongkor Sekarang* pertama kali tampil pada .

Kegiatan patroli dipimpin langsung Kapolsek Cikalong wetan (AKP Deden Indrajaya, S.H, M.M. bersama 8 personel lainnya dengan menggunakan kendaraan patroli Polsek Cikalong wetan.

Patroli menyasar sejumlah lokasi yang dinilai rawan terjadinya gangguan kamtibmas, di antaranya Pasar, Rumah sakit, kawasan pertokoan, SPBU, tempat ibadah, serta pemukiman penduduk. Selain melakukan patroli mobiling dan pemantauan situasi wilayah, personel juga melaksanakan dialogis dengan masyarakat yang dijumpai guna menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta mengajak warga untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.

Kegiatan patroli malam ini merupakan langkah preventif yang rutin dilaksanakan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan lainnya. Kehadiran personel Polri di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian.

Kapolsek Cikalong wetan mengatakan bahwa kegiatan patroli rutin akan terus ditingkatkan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Dengan sinergi antara Polri dan masyarakat, situasi kamtibmas yang aman dan kondusif dapat terus terpelihara.

Selama kegiatan patroli berlangsung, tidak ditemukan adanya kejadian menonjol maupun hal-hal yang berpotensi mengganggu situasi kamtibmas. Secara umum situasi wilayah hukum Polsek Pupuan terpantau aman, tertib, dan kondusif hingga kegiatan berakhir.

Jurnalis: A yana.

Artikel Antisipasi Gangguan Kamtibmas Polsek Cikalong wetan Laksanakan Patroli Dialogis Malam Minggu Bersama Warga pertama kali tampil pada .

Pemungutan suara yang melibatkan perwakilan pemilih dari RW 03, RW 04 dan RW 05 itu diikuti oleh 30 orang pemilih yang memiliki hak suara. Dimana masing-masing RW mendapatkan hak pilih 10 orang.

Tiga calon bersaing memperebutkan dua kursi anggota BPD yang dialokasikan untuk wilayah Kadus 2. Mereka adalah calon nomor urut 1 Asep Saepudin alias Feris, calon nomor urut 2 Deri Tri Sumpeno, dan calon nomor urut 3 Affif Wahyudin.

Berdasarkan hasil penghitungan suara, calon nomor urut 2 Deri Tri Sumpeno berhasil memenangkan suara terbanyak dengan meraih 14 suara. Kemudian di ikuti dengan suara terbanyak kedua, yakni calon nomor urut 1 Asep Saepudin memperoleh 9 suara, sedangkan calon nomor urut 3 Affif Wahyudin mendapatkan 7 suara.

Dengan hasil tersebut, satu-satunya kursi anggota BPD perwakilan Dusun 2 berhasil diraih oleh Deri Tri Sumpeno dengan menang suara telak mengalahkan suara incumbent sesuai ketentuan yang menetapkan wilayah tersebut.

Namun, di balik hasil tersebut tersimpan sejumlah fakta menarik yang menjadi perhatian masyarakat dan peserta pemilihan. Persaingan berlangsung sangat ketat, terutama dalam perebutan satu kursi di Dusun 2.

Selisih suara antara Deri Tri Sumpeno dan Asep Saepudin telak terpaut 5 suara, menjadikan setiap suara yang diberikan pemilih memiliki arti yang sangat menentukan.

Situasi ini menunjukkan tingginya tingkat kompetisi dan besarnya pengaruh pilihan individu dalam sistem pemilihan perwakilan yang diterapkan. Dengan terpaut 5 suara, Asep Saepudin dan Affif Wahyudin harus mengakhiri langkahnya.

Kemenangan ini dinilai sebagai sinyal munculnya kepercayaan baru dari para pemilih terhadap figur yang dianggap mampu membawa warna dan gagasan segar dalam kelembagaan BPD di Desa Margajaya.

Jika ditelaah lebih jauh, hasil pemilihan ini memperlihatkan dinamika politik di Desa Margajaya yang semakin matang. Dominasi petahana tidak lagi menjadi jaminan untuk meraih posisi teratas.

Pemilih tampaknya mulai mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari kapasitas personal, rekam jejak, kedekatan dengan masyarakat, hingga harapan terhadap regenerasi kepemimpinan dalam lembaga perwakilan Desa.

Fenomena ini sebagai bentuk sehatnya demokrasi Desa. Kehadiran figur baru yang mampu meraih suara tertinggi menunjukkan bahwa ruang kompetisi terbuka bagi siapa saja yang mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Dengan hasil tersebut, Deri Tri Sumpeno resmi menjadi anggota BPD Desa Margajaya yang mengalahkan incumbent Asep Saepudin
dari perwakilan Dusun 2 periode Tahun 2026 – 2034.

Sementara itu, ketatnya persaingan dan munculnya figur non-incumbent sebagai peraih suara tertinggi menjadi catatan penting yang menandai semakin dinamisnya demokrasi di tingkat Desa Margajaya, Kecamatan Ngamprah, KBB.

Usai di selenggarakan pemilihan, saat dikonfirmasi Media InformanNews Ketua panitia wilayah Dusun 2 pemilihan anggota BPD Desa Margajaya, Kusnaya berharap BPD sekarang bisa bersinergi, bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam membangun Desa.

Dalam kesempatan ini pun Kusnaya mengucapkan selamat untuk kemenangan nomor urut 2 Deri Tri Sumpeno yang berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan anggota BPD Desa Margajaya.

“Selamat untuk Bapak Deri Tri Sumpeno,” ujarnya, Jum’at (12/6/2026).

Perlu diketahui, pemilihan anggota BPD Desa Margajaya untuk periode tahun 2026 – 2034 baru rampung di selenggarakan di 4 Dusun. Tersisa 1 Dusun lagi yang akan di laksanakan pada esok hari, Sabtu (13/6/2026).

DRIVANA

Artikel Terpaut 5 Suara, Deri Tri Sumpeno Menang Telak Atas Incumbent Dalam Pemilihan Anggota BPD Desa Margajaya pertama kali tampil pada .